( 13-October-2017 ) Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Penyusunan RAD AMPL Bagi Kamputen Lama Program Pamsimas III Tahun 2017 | ( 13-October-2017 ) Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Penyusunan RAD AMPL Bagi Kamputen Baru Program Pamsimas III Tahun 2017 | ( 13-October-2017 ) Setelah Sukses di Desa Kohod, Kampung Sejahtera Akan Diduplikasi di NTT dan Kaltara | ( 05-October-2017 ) Presiden Joko Widodo Hadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur | ( 02-October-2017 ) Mendagri Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Kalibata | ( 02-October-2017 ) Indonesia Defisit Petani Muda |


JAKARTA – Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tentunya pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memeroleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memerolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah. Menyikapi hal tersebut, maka sesuai dengan esensi Nawacita pertama,”Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa…” dan Nawacita kelima “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,” negara bertanggungjawab untuk tercukupinya papan bagi seluruh masyarakat.

Selain daripada itu, akibat meningkatnya arus urbanisasi dan populasi menyebabkan banyaknya permasalahan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasan pekerjaan, dan rendahnya pendapatan masyarakat berimplikasi terhadap peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan sebesar 2,75% per tahun (jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1,49% per tahun). Bahkan diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030. Hal ini berdampak lebih lanjut terhadap permasalahan kelangkaan pemilikan rumah (backlog) di banyak wilayah perkotaan.

Menjawab hal tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang bekerjasama dengan Ditjen Penyediaan Rumah KemenPUPR terus berupaya agar program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo dapat segera terwujud khususnya di daerah.

Plt Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati mengatakan dari target nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2014-2019 bahwa permasalahan perumahan akan diselesaikan melalui program Penyediaan Hunian Layak (sewa/huni) dengan target 2,2 juta. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan target 1,5 juta dan pengentasan kawasan kumuh untuk mencapai Kota Tanpa Kumuh dengan target 38,431 hektar.

“Namun demikian, perlu menjadi perhatian kita semua bahwa bidang perkumuhan hanya mendapatkan alokasi APBN maupun ABD kurang dari 1% sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka memenuhi target penyelesaian permasalahan perumahan,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah menjelaskan bidang perumahan dan permukiman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang bagi kewenangannya antartingkatan susunan pemerintah. Untuk itu, perlu komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan untuk mendukung Program Nasional Sejuta Rumah, salah satunya berkaitan dengan komponen pembangunan perumahan bagi MBR antara lain untuk nelayan, PNS, TNI, POLRI, dan masyarakat umum.

Secara umum, realisasi program Sejuta Rumah mungkin belum cukup menggembirakan dikarenakan beberapa hal di antaranya aspek perizinan, penyediaan lahan, dan ketersediaan anggaran/skema pembiayaan.

“Guna mengakselerasi program Sejuta Rumah telah diterbitkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIII. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap MBR dalam upaya kepemilikan rumah serta bentuk komitmen untuk membantu penyelesaian backlog di Indonesia,” imbuh Diah.

Kemendagri, kata Diah, berdasarkan kewenangan Menteri Dalam Negeri, maka sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Bapak Presiden RI, pada tanggal 27 Februari 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah sebagai upaya percepatan diseminasi kebijakan di daerah sebelum diterbitkannya Permendagri yang memiliki kedudukan hukum lebih kuat pada tahap implementasi.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2017 telah ditetapkan dan diundangkan Permendagri Nomor 55 Tahun 207 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah untuk percepatan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah serta tindak lanjut terbitnya PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah mengatur pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada Badan Hukum (pengembang) yang akan melaksanakan pembangunan perumahan bagi MBR melalui penyederhanaan pelayanan yang meliputi penghapusan perizinan, dan penggabungan perizinan.

“Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres tentang Keringanan BPHTB dan lain sebagainya,” kata Diah.

PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah pada dasarnya dibuat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap MBR dalam upaya pemilikan rumah serta memudahkan pengembang dalam pengurusan perizinan dan non perizinan dengan tetap memperhatikan aspek teknis yang diatur melalui kebijakan kementerian/lembaga terkait seperti KemenPUPR, KemenATR/BPN, dan Kemenhub.

Selanjutnya, Kemendagri bersama kementerian/lembaga berkaitan dengan rencana melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR kepada seluruh daerah untuk mendorong pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan agar bersinergi serta mencari terobosan terbaru dalam menyukseskan program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Sumber: Siaran Pers Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

 

 

about author

Link Terkait