( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTA – Pekan ini, dimulai sejak kemarin (Senin, 26/09/2016) hingga Rabu (28/09/2016), Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkumpul di Jakarta untuk berdiskusi dan membahas hal-hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi di Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar dalam satu rangkaian acara yang bertajuk “Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)”. Mengingat peserja Pokjanas terdiri dari semua daerah di Indonesia, maka Rakor TPID dipecah berdasarkan pembagian wilayah. Pada Senin kemarin, wilayah yang hadir terdiri dari wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara untuk hari ini, wilayah yang hadir yaitu Jawa dan Kalimantan kemudian hari terakhir dihadiri oleh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pertemuan TIPD se-nasional dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 (Rakornas VII TPID 2016) pada bulan Agustus 2016 serta dalam rangka koordinasi dan evaluasi implementasi program kerja Pokjanas TPID dan TPID tahun anggaran 2016. Sedianya, acara dibuka langsung oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati. Namun pada waktu yang bersamaan beliau menghadiri rapat di tempat lain. Oleh sebab itu, pembukaan acara dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) III, Eduard Sigalingging. Selain membuka acara, beliau juga menjadi moderator untuk sesi paparan serta mendampingi dua narasumber dari Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia.  

Berkaitan dengan penyelenggaran Rakornas VII TPID 2016, Presiden Joko Widodo, menitipkan enam arahan yang perlu disampaikan kepada peserta rapat. Adapun arahan dari Bapak Presiden, yaitu 1) pemerintah daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi; 2) pemerintah daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga; 3) pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai; 4) pemerintah daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan; 5) pemerintah daerah agar mengoptimalkan koordinasi antara kepentingan di daerah untuk stabilitas harga; serta 6) pemerintah akan memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Menurut informasi yang dilansir pada laman resmi Pokjanas TPID (http://pokjanastpid.id), tim tersebut dibentuk untuk memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Keberadaan TPID diharapkan dapat memantau sedini mungkin inflasi di suatu daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaaan TPID menjadi penting dan efektik lantaran daerah menyumbang 60% dari faktor penyusun inflasi (BPS).  Sebagai informasi, inflasi atau gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian karena inflasi yang takterkendali bisa menyebabkan kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. [Mahfud Achyar] 

about author

Link Terkait