( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas | ( 25-April-2018 ) Diah Indrajati Sampaikan Pidato Mendagri pada Hari Otonomi Daerah ke 22 Tahun |


JAKARTA – Pekan ini, dimulai sejak kemarin (Senin, 26/09/2016) hingga Rabu (28/09/2016), Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkumpul di Jakarta untuk berdiskusi dan membahas hal-hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi di Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar dalam satu rangkaian acara yang bertajuk “Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)”. Mengingat peserja Pokjanas terdiri dari semua daerah di Indonesia, maka Rakor TPID dipecah berdasarkan pembagian wilayah. Pada Senin kemarin, wilayah yang hadir terdiri dari wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara untuk hari ini, wilayah yang hadir yaitu Jawa dan Kalimantan kemudian hari terakhir dihadiri oleh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pertemuan TIPD se-nasional dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 (Rakornas VII TPID 2016) pada bulan Agustus 2016 serta dalam rangka koordinasi dan evaluasi implementasi program kerja Pokjanas TPID dan TPID tahun anggaran 2016. Sedianya, acara dibuka langsung oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati. Namun pada waktu yang bersamaan beliau menghadiri rapat di tempat lain. Oleh sebab itu, pembukaan acara dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) III, Eduard Sigalingging. Selain membuka acara, beliau juga menjadi moderator untuk sesi paparan serta mendampingi dua narasumber dari Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia.  

Berkaitan dengan penyelenggaran Rakornas VII TPID 2016, Presiden Joko Widodo, menitipkan enam arahan yang perlu disampaikan kepada peserta rapat. Adapun arahan dari Bapak Presiden, yaitu 1) pemerintah daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi; 2) pemerintah daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga; 3) pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai; 4) pemerintah daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan; 5) pemerintah daerah agar mengoptimalkan koordinasi antara kepentingan di daerah untuk stabilitas harga; serta 6) pemerintah akan memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Menurut informasi yang dilansir pada laman resmi Pokjanas TPID (http://pokjanastpid.id), tim tersebut dibentuk untuk memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Keberadaan TPID diharapkan dapat memantau sedini mungkin inflasi di suatu daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaaan TPID menjadi penting dan efektik lantaran daerah menyumbang 60% dari faktor penyusun inflasi (BPS).  Sebagai informasi, inflasi atau gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian karena inflasi yang takterkendali bisa menyebabkan kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. [Mahfud Achyar] 

about author

Link Terkait