Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi yang baru-baru ini dilantik sebagai Dirjen Dukcapil, saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).
“National Urban Water Supply Project (NUWSP) ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh.
Teguh mengatakan, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, Pemda, dan BUMD air minum.
Untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi, didominasi oleh 2 sub kegiatan yaitu dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.
Sementara itu, untuk di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.
Untuk mengetahui kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran aktivitas air minum
daerah NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari 7 variabel untuk menilai capaian daerah.
Sebagai informasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi.
"Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.
Lebih lanjut, Teguh mengatakan untuk mendukung penguatan kerjasama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP.
Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD.
Sementara untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada tahun 2023 dan 2024.
Teguh juga berharap, Pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum.
"Diharapkan pula Pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP," tegasnya.
