( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


Bertempat di Hotel Ibis Cawang (27/09/16) Acara Rakorpusda yang memasuki hari ke-2 untuk Wilayah Jawa dan Kalimantan dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging. Acara ini dihadiri oleh Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian, yang diwakili oleh Dr. R. Egi. Fahbudi, Kepala Divisi Regional Bank Indonesia, yang diwakili oleh Nur Yulianto, Ketua TPID Provinsi seJawa-Kalimantan, Ketua TPID Kabupaten seJawa-Kalimantan, dan para perwakilan SKPD.

Dalam sambutannya Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati yang yang dibacakan langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 sebagai forum diskusi antar pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisasi antara kebijakan Pusat-Daerah dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi yang rendah dan stabil, dan juga tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional TPID 4 Agustus yang lalu yang dipimpin dan ditutup langsung oleh Presiden Jokowi.

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang stabil membutuhkan kerja keras bersama antara Pusat-Daerah, mengingat perekonomian global yang terus berubah dan fluktuasinya harga kebutuhan pokok yang mengakibatkan pada peningkatan inflasi yang berimbas pada menurunnya daya beli, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah.

Persoalan struktural terkait dengan harga didaerah seperti kemandirian pangan, energi, distribusi dan rendahnya konektifitas antar daerah menjadi sorotan didalam Rakorpusda hari ini, karena turun memberi andil tingginya inflasi di daerah. Tantangan dalam mengendalikan inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah baik oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memperhatikan adanya keterbatasnya infrastruktur di daerah, khususnya yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi miskin infrastruktur sehingga biaya ekonomi menjadi tinggi.

Pembentukan Tim TPID sejak tahun 2008, dimana tingkat di semua Provinsi sudah terbentuk dan di Kabupaten/Kota terbentuk 473, dan total keseluruhan yang sudah terbentuk 507 dan tinggal 43 lagi daerah kabupaten yang belum membentuk TPID, khususnya wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Forum TPID yang hari ini diselenggarakan bukan menjadi wadah koordinasidalam mengendalikan inflasi di daerah, tetapi juga menjadi ajang berbagi ide, gagasan, dan pengalaman bagaimana cara mengendalikan inflasi di daerah.

TPID memiliki peran, pertama, merumuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pengendalian inflasi, kedua memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi di daerah, ketiga, menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah sesuai tugas dan kewewenangan masing-masing, keempat, mengantisipasi gejolak harga pangan pada saat hari raya besar, kelima, melakukan analisis perekonomian daerah yang dapat menganggu kestabilan harga dan keterjangkauan barang dan jasa.

Hal ini tentunya memperhatikan pokok-pokok arahan Presiden Jokowi 4 Agustus yang lalu bahwa, pertama, pemerintah daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi, kedua, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga, ketiga, pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai, keempat, pemerintah daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan, kelima, pemerintah daerah agar mengoptimalkan koordinasi antara kepentingan di daerah untuk stabilitas harga, keenam, pemerintah akan memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. (AF)

about author

Link Terkait