( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda | ( 03-July-2018 ) Sekjen Kemendagri Hadiri Puncak Bulan Bhakti Pancasila di Bengkulu | ( 29-June-2018 ) Pesan Mendagri pada Peringatan Bulan Bung Karno | ( 26-June-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Lakukan Uji Publik Aplikasi RKPD di Banten | ( 04-June-2018 ) 200 Keluarga di Desa Kohod Terima Paket Ramadan | ( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat evaluasi berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 pada Selasa, (27/12/2016) di ruang rapat Praja Bhakti Utama, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Jakarta.

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori serta dihadiri oleh para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.

Muhammad Hudori pada sambutannya mengatakan tujuan evaluasi dokumen RPJMD yaitu untuk menguji kesesuaian RPJPD Provinsi Jawa Tengah (2005-2025) dan RPJMN (2015-2019) dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, evaluasi substansi Ranperda (Rencana Peraturan Daerah) berdasarkan atas landasan hukum penyusunan, sistematika, teknis penyusunan, hubungan antarbab, serta konsitensi antardokumen.

“Kami berharap kementerian/lembaga yang hadir pada rapat evaluasi perubahan RPJMD ini melihat kesesuaian antara Renstra (Rancangan Strategis) kementerian/lembaga dengan RPJMD perubahan provinsi Jawa Tengah, terutama terhadap program dan kegiatan,” tegas Hudori.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan perubahan RPJMD Jawa Tengah dilakukan terhadap indikator, yakni yang semula terdiri dari 467 indikator kinerja berubah menjadi 480 indikator kinerja. Selain itu, perubahan RPJMD juga terdiri dari perubahan data dan informasi; kerangka pendanaan; penyesuaian terhadap prioritas nasional dan isu strategis untuk keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; serta target indikator makro kabupaten/kota.

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan perubahan RPJMD provinsi Jawa Tengah dilakukan karena adanya perubahan substansi pada undang-undang yang mengatur pemerintah daerah (UU 23 Tahun 2014) dan kebijakan baru dari pemerintah pusat seperti keluarnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. [Fajar Tejo Nuswantoro/Mahfud Achyar]

 

 

about author

Link Terkait