( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri rapat koordinasi antara pusat dengan daerah berkaitan dengan fasilitasi peralihan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah  (PT Kesda) pada Selasa, (7/2/2017) di hotel Kaisar, Jakarta Selatan. 

Rapat tersebut penting dilaksanakan mengingat pemerintah dituntut untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi terhadap PT Kesda lantaran diterbitkannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dihimbau segera menyampaikan data personil, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumen kepada Kemenristekdikti atau Kemenkes berkaitan dengan peralihan PT Kesda.

Eduard Sigalingging, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan proses peralihan tersebut diharapkan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini, pemerintah telah melakukan inventarisasi untuk menentukan PT Kesda yang nantinya bergabung dengan Kemenristekdikti atau Kemenkes. Hasilnya, ada 48 PT Kesda yang bergabung dengan Kemenristekdikti dan 22 PT Kesda bergabung dengan Kemenkes.

Perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang telah disetujui penggabungannya oleh Kemenristekdikti atau Kemenkes diminta untuk segera melakukan serah terima yang dituangkan dalam berita acara serah terima peralihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sesuai dengan data verifikasi dan validasi paling lambat pada akhir Maret 2017.

Sementara itu, PT Kesda yang tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh dua kementerian tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:  1) menutup perguruan tinggi milik pemerintah daerah dengan memilih opsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan sebagai Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau unit pelaksana teknis kesehatan lainnya serta berkoordinasi dengan Kemendagri; dan 2) memilih untuk tidak membentuk UPTD namun perguruan tinggi milik pemerintah daerah tersebut tetap harus ditutup melalui koordinasi dengan Kemenristekdikti dan Kemendagri. Namun tetap mengalokasikan anggaran hingga berakhirnya proses belajar mengajar.

Hasil pertemuan tersebut juga merekomendasikan bagi daerah yang belum menentukan pilihan untuk bergabung, maka segera menyampaikan surat untuk difasilitasi penggabungannya, baik kepada Kemenristekdikti maupun Kemenkes dengan tembusan Kemendagri.

Sebagai informasi, daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk perguruan tinggi milik pemerintah daerah pada tahun anggaran 217 sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 905/5061/SJ tanggal 30 Desember 2016. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait