( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


Jakarta. Rabu (15/3/2017), bertempat di ruang rapat Praja Bhakti 3 Bina Pembangunan Daerah, di selenggarakan rapat Harmonisasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren,  Rapat hari ini dihadiri perwakilan Biro hukum Kemenkumham dan Subdit Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ir.

Harmonisasi RPP yang kelima dipimpin oleh Ir. Edison Siagian, ME, Kepala Subdit Pertanian dan Pangan, dengan menyoroti pasal-pasal mengenai Rakortek dan Penyediaan Layanan (penyusunan dan anggaran). Rincian mengenai pelaksanaan rakortek nantinya akan dituangkan secara lebih rinci di dalam Permendagri. 

Harmonisasi penyusunan peraturan pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren bertujuan terciptanya keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundangundangan. Keselarasan antar peraturan perundangundangan ini tidak akan terwujud jika terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolakbelakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Maka rapat harmonisasi hari ini diselenggarakan dengan maksud melahirkan produk hukum yang efektif, dinamis, dan komprehensif dalam kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. (AF)

 

 

 

about author

Link Terkait