( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda | ( 03-July-2018 ) Sekjen Kemendagri Hadiri Puncak Bulan Bhakti Pancasila di Bengkulu | ( 29-June-2018 ) Pesan Mendagri pada Peringatan Bulan Bung Karno | ( 26-June-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Lakukan Uji Publik Aplikasi RKPD di Banten | ( 04-June-2018 ) 200 Keluarga di Desa Kohod Terima Paket Ramadan | ( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD |


Jakarta. Rabu (15/3/2017), bertempat di ruang rapat Praja Bhakti 3 Bina Pembangunan Daerah, di selenggarakan rapat Harmonisasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren,  Rapat hari ini dihadiri perwakilan Biro hukum Kemenkumham dan Subdit Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ir.

Harmonisasi RPP yang kelima dipimpin oleh Ir. Edison Siagian, ME, Kepala Subdit Pertanian dan Pangan, dengan menyoroti pasal-pasal mengenai Rakortek dan Penyediaan Layanan (penyusunan dan anggaran). Rincian mengenai pelaksanaan rakortek nantinya akan dituangkan secara lebih rinci di dalam Permendagri. 

Harmonisasi penyusunan peraturan pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren bertujuan terciptanya keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundangundangan. Keselarasan antar peraturan perundangundangan ini tidak akan terwujud jika terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolakbelakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Maka rapat harmonisasi hari ini diselenggarakan dengan maksud melahirkan produk hukum yang efektif, dinamis, dan komprehensif dalam kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. (AF)

 

 

 

about author

Link Terkait