( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna menghadiri rapat asistensi dan supervisi untuk urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Rapat tersebut digelar selama dua hari sejak  Rabu (17/5/2017) hingga Kamis (18/5/2017) lalu di hotel Jayakarta, Jalan Hayam Wuruk, No. 126, Jakarta.

Gifarini, Kepala Subdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri mengatakan rapat tersebut penting dilaksanakan untuk mendukung terciptanya sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“Tujuan rapat ini untuk menyamakan persepsi terhadap program prioritas nasional dan prioritas bidang yang diusulkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah,” ungkap Gifarini.

Selain itu, Gifarini menambahkan bahwa kehadiran kementerian/lembaga dan daerah pada rapat tersebut diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan layanan utama dan layanan pendukung pada urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menjadi lampiran RPP tentang urusan pemerintahan konkruen.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Eduard Sigalingging pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa saat ini RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkruen dalam proses penyusunan. “Saat ini, sebenarnya sudah dalam tahap harmonisasi oleh DPR dan  Kemenkumham dan berproses untuk koordinasi dengan beberapa kementerian. RPP tersebut mengatur tentang layanan sebagai suburusan. Jadi, ada suburusan kita ‘lahirkan’, ada yang namanya layanan. Dari layanan tersebut nanti kementerian/lembaga yang akan kita koordinasikan dari Ditjen Bina Bangda untuk menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria),” jelas Eduard.

Berkaitan dengan RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkruen, Ditjen Bina Bangda seperti yang diatur pada Pasal 570 Permendagri 43 Tahun 2015 memiliki fungsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat.

Untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah berupaya meningkatkan ketersedian dan kualitas data serta informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Guna mencapai hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan dan strategi dengan cara peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat untuk dijadikan basis dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus  pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui: 1) peningkatan cakupan registrasi vital (suatu kegiatan pencatatan peristiwa kependudukan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi termasuk pengesahan, pembatalan dan perpisahan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, sumber: Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana 2011) dan pengembangan registrasi vital terpadu; 2) peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk; 3) peningkatan diseminasi aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; serta 4) peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Melalui strategi tersebut, diharapkan tersedia mekanisme pelayanan terpadu dari kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjangkau pelayanan untuk mendapatkan identitas hukum dan pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki andil yang besar untuk melakukan penataan dan fasilitasi kependudukan bagi penduduk kurang mampu dan rentan. Oleh sebab itu, Pemda diharapkan dapat melakukan penjangkauan dalam layanan administrasi kependudukan dan mengintegrasikan pelayanan identitas hukum (memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan humum) dan pelayanan administrasi kependudukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan nasional dapat tercapai, khususnya untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait