( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas | ( 25-April-2018 ) Diah Indrajati Sampaikan Pidato Mendagri pada Hari Otonomi Daerah ke 22 Tahun |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) pusat dan daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat) di daerah tertinggal pada Senin, (24/7/2017) hingga Rabu, (26/7/2017) di The Media Hotel & Towers Jakarta.

Rakor dibuka secara resmi oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati yang didampingi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Eduard Sigalingging.

Pada sambutannya, Diah mengatakan bahwa pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk kebutuhan dasar warga negara. Oleh sebab itu, kata Diah, upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama pemerintah saat ini. “Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seiring dengan harapan dan tuntuan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik,” jelas Diah.

Sementara itu, berkaitan dengan jaminan ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta tepat sasaran, pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang nantinya digunakan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan atau kontrol terhadap kinerja pemerintah sebagai komitmen pemerintah kepada masyarakat.

SPM Trantibumlinmas merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Khusus untuk di daerah tertinggal, Diah menekankan bahwa pemerintah tengah fokus melakukan percepatan pembangunan daerah yang tertinggal. Hal ini lantaran daerah tertinggal merupakan perwujudan dari dimensi pemerataan dan kewilayahan dari Nawacita (agenda prioritas pembangunan nasional) ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Oleh sebab itu, urusan Trantimbumlinmas menjadi satu urusan yang perlu mendapatkan dukungan dan pemihakan yang lebih konkret demi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Namun sayangnya, berdasarkan hasil evaluasi mengenai kinerja kelembagaan daerah yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa penerapan SPM di daerah masih sangat sulit tercapai dengan realisasi pencapaian pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 49,34% dari target pencapaian 81% dan 90%.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi: 1) penegakan Perda (yustisi dan non yustisi); 2) ketentraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban); serta 3) perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Untuk mendukung suksesnya penerapan SPM di daerah, pemerintah mengambil kebijakan dan strategi dalam negeri tahun 2015-2019 untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah. “Saya berharap Rapat Koordinasi ini dapat memberikan gambaran dan masukan terhadap pelaksanaan SPM khususnya urusan Trantibumlinmas di daerah tertinggal. Selain itu, diharapkan pertemuan ini akan menjadi bahan kami untuk pelaksanaan SPM pada tahun 2018 yang lebih baik,” ungkap Diah.

Pada kesempatan yang lain, Kasubdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Gifarini menyampaikan bahwa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rakor tersebut yaitu, 1) daerah memeroleh gambaran mengenai kondisi pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah tertinggal; 2) daerah dapat menerapkan indikator utama pelayanan publik di daerah tertinggal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) daerah dapat mengimplementasikan SPM Trantibumlinms melalui pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta 4) terdapatnya pendanaan yang memadai bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM Trantibumlinmas di daerah tertinggal.

Adapun perwakilan daerah tertinggal yang mengikuti Rakor urusan Trantibumlinas yaitu perwakilan provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,  Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. [Mahfud Achyar]

 

 

about author

Link Terkait