PAPUA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo turut mendorong percepatan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan agar dapat berjalan lebih efektif.
Hal itu diungkap Wamendagri saat menghadiri pelaksanaan Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Papua Pegunungan, yang dilaksanakan di Aula Gereja Aithousa Betlehem Wamena pada, Kamis, (4/05/2023).
“Provinsi Papua Pegunungan didorong untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 agar pemerintahan di daerah tersebut bisa berjalan secara efektif,” katanya di sela-sela sambutannya.
Menurut John Wempi Wetipo, Musrenbang RKPD Provinsi Papua Pegunungan sendiri merupakan forum yang pertama kali bagi Provinsi Papua Pegunungan, setelah terpisah dari Provinsi Papua. Diharapkan, Musrenbang tersebut selaras dan sinergi dengan dokumen perencanaan nasional yang telah tersedia sebagai konsistensi dan harmonisasi pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
“Melalui forum Musrenbang, program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli Papua,” tuturnya.
Kemudian, John Wempi menyampaikan beberapa tantangan di Papua Pegunungan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: Pertama , IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah Papua belum terdapat kenaikan yang signifikan. Capaian IPM Provinsi Papua masih di bawah capaian IPM Nasional yaitu 72,91.
Kedua, Gangguan keamanan sebanyak 204 kasus yang melibatkan orang asli Papua dan non Papua. Jumlah korban 1869 jiwa dan 356 orang meninggal dunia. Motif disebabkan 64% gerakan separatis, 11% karena politik, 10% karena balas dendam, 2% karena perkosaan dan 2% karena faktor ekonomi.
“Sebagai langkah untuk mereduksi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif termasuk menjadikan pemekaran sebagai salah satu strategi agar pembangunan lebih inklusif. Dan perumusan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan serta kebutuhan zaman sesuai dengan kearifan lokal yang ada,” ujar Wamendagri.
Selain tantangan tersebut, dirinya juga menyampaikan beberapa agenda prioritas yang perlu mendapat atensi oleh Papua Pegunungan, yaitu terkait Manajemen ASN; Pendataan dan Pengalihan Aset; Komitmen Hibah; Agar kepala daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan lokasi-lokasi prioritas; Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024.
