( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


 

BANDUNG, JAWA BARAT –Ekonomi iklusif atau Inclusive Economy tengah menjadi diskursus hangat bagi tiga sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mulai sektor pemerintah, sektor swasta, hingga sektor masyarakat sipil.

Pembangunan ekonomi yang inklusif digadang-gadang dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Menyoal hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Dalam Negeri, selaku sektor pemerintah, menghadiri Grantee Meeting 2017 yang diadakan oleh Ford Foundation pada Rabu, (25/10/2017) di The Luxton Hotel, Bandung.

Grantee Meeting merupakan forum untuk mendengarkan dan mengetahui perkembangan terbaru kegiatan mitra lokal/grantee Ford Foundation yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang unik dan beragam. Ford Foundation sendiri merupakan salah satu mitra pemerintah yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pada forum tersebut, para mitra lokal Ford Foundation memaparkan mengenai program-program yang sudah, sedang, dan akan dijalankan guna mendukung terwujudnya perekonomian yang inklusif, khususnya menguntungkan petani dan wirausaha kecil.

Secara umum, bidang program kegiatan dari mitra lokal Ford Foundation yaitu kegiatan peningkatan efesiensi mikro, pendampingan efesiensi pasar untuk komoditas unggulan, pengembangan program asuransi mikro, pendampingan wirausaha sosial, serta advokasi ke pemerintah berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro yang inklusif.

Peserta Grantee Meeting 2017 terdiri dari 15 organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Yayasan Kehati (Jakarta), Cordaid (Yogyakarta), Mercy Corps (Jakarta), Yakkum Rehabilitation Center (Yogyakarta), Netherlands Development Organisation – SNV (Jakarta), Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan – INDEF (Jakarta), Yayasan Ersalindo Alamedika (Makassar), SiPlanet Foundation (Makassar), Sahabat Cipta Foundation (Jakarta), Yayasan Microfinance Innovation and Resource Center – MICRA (Jakarta), Source Trust – ECOM (Papua), Rainforest Alliance (Bali), Hasanuddin University (Makassar), Yapensa (Makassar), dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – UIN (Jakarta).

Grantee Meeting 2017 dimanfaatkan oleh para mitra lokal Ford Foundation sebagai forum sharing dan learning. Masing-masing organisasi saling bertukar pikiran, ide, dan strategi demi mewujudkan ekonomi inklusif seperti yang dicita-citakan.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan yang hadir pada forum tersebut mengapresiasi program-program dari setiap organisasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

Berkaitan dengan isu ketimpangan kemiskinan di Indonesia yang kian melebar, Iwan mengatakan bahwa pemerintah dalam kurun tiga tahun terakhir telah mengalokasikan dana desa persis seperti 15 tahun lalu, ketika otonomi daerah dimulai. Untuk APBN 2017, dana desa mencapai Rp 60 triliun dan akan terus bertambah pada tahun 2018 akan terus bertambah.

Setelah mendapatkan pemahaman mengenai ekonomi inklusif, para peserta Grantee Meeting 2017melakukan field trip ke PT. C59 Bandung dan PT. Saung Angklung Udjo. Kedua perusahaan tersebut dinilai telah berhasil menerapkan konsep ekonomi inklusif yang dirasakan langsung oleh warga di sekitarnya. [Mahfud Achyar

about author

Link Terkait