( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


JAKARTA- Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (Rakor Bansos Pangan) Tahun 2018 resmi digelar pada Kamis (4/1/18) di Gedung Konvensi Kementerian Sosial, Kompleks Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan 2018. Acara dihadiri oleh Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri dan Khofifah Indar Parawansa Selaku Menteri Sosial. Disamping itu, Rakor Bansos Pangan Tahun 2018 ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Mendagri menyampaikan bahwa Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Daerah akan dilebur menjadi satu Tim Koordinasi dengan nama Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (Tikor Bansos Pangan) Daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya mensinkronkan pelaksanaan program di Daerah, karena untuk tahun 2018 ini program Rastra tidak lagi berbasis subsidi namun dirubah menjadi bantuan sosial.

 Pembentukan Tikor bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Bansos Pangan dapat memenuhi 6 T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat waktu, Tepat harga, dan Tepat administrasi). Disamping itu, Struktur Organisasi Tikor Bansos Pangan di daerah mengamanatkan Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab, Sekda sebagai Ketua, Kepala Dinas Sosial sebagai Sekretaris, serta mengikutsertakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang disesuaikan pembentukannya dengan UU 23 Tahun 2014 dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan secara efektif dan efisien. Pembentukan Kelembagaan Tikor Bansos Pangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan BPNT tahun 2018 diharapkan dapat mengelola dua program bantuan tersebut dengan baik dengan melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, menyediakan tenaga pendamping dan memastikan pemutahiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada setiap tahap penyaluran.

 Program BPNT  dilaksanakan secara bertahap, pada tahun 2017 dilaksanakan di 44 Kota dan sampai dengan  bulan Agustus 2018 diharapkan dapat dilaksanakan di 217 kabupaten/Kota, sedangkan kabupaten lainnya masih menggunakan Bansos Rastra. Pelaksanaan  setiap tahapan memerlukan persiapan yang matang oleh Tikor Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota seperti kesiapan data KPM, pelaksanaan registrasi, dan sebagainya.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dan Surat Edaran Kemenko Bidang PMK Nomor B-247/D-II/KPS.01.00/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pedoman Umum Subsidi Rastra, Kemendagri bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, pembinaan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Status sampai dengan akhir Desember 2017, rincian/detail dari keseluruhan laporan pengaduan Program Rastra dan BPNT yang masuk adalah Laporan pengaduan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 406 Laporan (73%), dari total keseluruhan 555 Laporan; Laporan pengaduan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 110 Laporan; dan Laporan pengaduan yang sedang ditindaklanjuti, tapi belum selesai (dalam proses) sebanyak 39 Laporan. Pengaduan yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri menggambarkan bahwa persoalan data yang menjadi aduan paling banyak yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini perlu disikapi dengan mengutamakan  Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah kelurahan (Muskel) untuk memastikan KPM yang layak mendapat Bantuan Sosial Rastra atau BPNT.

about author

Link Terkait