( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun ini. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Kepala Daerah  terpilih  bersama-sama dengan DPRD mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi serta janji-janji kampanye untuk diserasikan  menjadi satu kebijakan daerah dalam bentuk Perda. Adapun waktu yang tersedia untuk penyusunan RPJMD tersebut dibatasi hanya 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sesuai prosedur penyusunan RPJMD, Daerah sudah harus menyiapkan rancangan teknokratik secara matang. Rancangan teknokratik, secara konsepsi perencanaan, disusun  untuk menjaga kesinambungan pembangunan antar RPJMD agar sesuai dengan perkembangan yang ada. Rancangan teknokratik ini setelah disusun kemudian menjadi dasar dan acuan bagi Kepala Daerah terpilih untuk disinergikan dengan visi dan misinya sehingga menjadi dokumen perencanaan terpadu bagi kepentingan pembangunan Daerah.

Dengan sisa waktu pelaksanaan pilkada  yang  tersisa sekitar tinggal 6 bulanan,  sudah barang tentu  171 daerah  tersebut,  saat ini, harus segera bersiap mulai menyusun rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016. Momentum ini sangat tepat bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali proses dan hasil RPJMD yang telah dilaksanakan sebelumnya, apakah target-target pembangunan daerah sudah dicapai atau belum.  Kemudian juga berkesempatan melihat berbagai kebijakan terbaru  perencanaan pembangunan nasional yang perlu dipaduserasikan dengan kebijakan daerah mendatang.

Salah satu kebijakan nasional  sebagaimana dimaksud adalah  Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).  Perpres ini harus menjadi perhatian untuk dijadikan acuan penyusunan RPJMD, karena subtansi di dalamnya merupakan perwujudan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. TPB/SDG’s merupakan kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang disusun dengan melibatkan 196 negara dari seluruh dunia. Kepeloporan Indonesia dalam menginisiasi TPB/SDGs telah diakui dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu berperan aktif dan memberikan kontribusi utama dalam merumuskan 17 tujuan, 169 target dan 340 indikator, meliputi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola, sehingga TPB/SDGs yang dirumuskan oleh PBB tersebut sebenarnya juga merupakan aspirasi bangsa Indonesia berdasarkan  cita-cita luhur dan filosofi dasar para pendiri bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sambutannya Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Diah Indrajati, M.Sc menyampaikan bahwa TPB/SDGs  yang telah ditetapkan tersebut,  ternyata juga selaras dengan arah kebijakan  pembangunan daerah sebagaimana  diamanat dalam UU Nomor 23 tahun 2014,  yaitu  untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayan publik dan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu instrumen  yang  dapat dijadikan sebagai alat untuk  menyinkronkan target-target pembangunan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  secara Nasional di Indonesia. Instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam rencana pembangunan daerah dimaksud disebut dengan KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 

Sesuai dengan amanat PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS, Kemendagri diamanatkan untuk mengatur instrumen  KLHS RPJMD dimaksud, sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan oleh Ditjen  Bina pembangunan Daerah. Sesuai dengan fungsinya, KLHS RPJMD  harus dilaksanakan sebelum atau paling tidak bersamaan dengan penyusunan  rancangan RPJMD teknokratik.  Keduanya harus saling mengisi dan terintegrasi dengan baik sehingga  tujuan pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Pekerjaan penyusunan KLHS RPJMD ini, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan keterlibatan banyak pihak, keahlian, kecakapan, ketepatan  waktu pelaksanaan dan sekaligus sumberdaya lainnya yang memadai. 

“Guna membantu daerah untuk mempercepat penyusunan KLHS RPJMD  yang waktunya relatif mendesak  dan perlunya menjamin kualitas KLHS RPJMD yang dihasilkan, maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menggandeng Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di Universitas dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. PSL sebagai wakil akademisi didorong untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan KLHS RPJMD sejak awal.” tegas Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

Disamping itu, PSL  diharapkan juga  aktif memberikan sumbangsih pemikiran untuk percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs. PSL juga memiliki peran penting bagi Gubernur yang diperintahkan Presiden untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bersama-sama dengan  bupati/walikota serta para filantropi, ormas, pelaku usaha dan pakar.

Komunikasi dengan sekretariat Badan Koordinasi PSL  dan  Ditjen Planologi KLHK  sudah dilakukan secara inten oleh  Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Harapannya,  melalui kerjasama dengan PSL tersebut segera  dapat disiapkan rencana kerja pendampingan penyusunan KLHS RPJMD  terhadap 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018, dan penyusunan RPJMD dapat berjalan dengan lancar.

sumber : subditlhsupd1

about author

Link Terkait