( 22-February-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Evaluasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik di Tepat Sasaran Daerah | ( 19-February-2018 ) Kortekrenbang 2018 Akan Dilaksanakan di Yogyakarta dan Mataram | ( 07-February-2018 ) Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik di Wilayah 3T | ( 02-February-2018 ) DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Konsultasi Bahas Kejadian Luar Biasa di Asmat Papua | ( 16-January-2018 ) 171 Daerah Pilkada Serentak 2018 Wajib Menyusun KLHS RPJMD, Ditjen Bina Bangda Siap Mendampingi | ( 16-January-2018 ) Mendagri Launching Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018 |


JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk lebih konsentrasi terhadap pembinaan pembangunan daerah di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) khususnya di wilayah perbatasan antarnegara. Salah satunya dengan menindaklanjuti surat dari Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir pada Jumat, (12/1/2018) berkaitan dengan permohonan pembangunan listrik perbatasan Kalimantan Barat.

Selain itu, Bupati Kapuas Hulu juga menyurati Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, (5/1/2018) berkaitan dengan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kecamatan Puring Kencana.

Menyoal hal tersebut, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Nyoto Suwignyo menggelar rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan kementerian dan lembaga.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah tersebut dihadiri Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Rendy Jaya Laksamana; Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir; perwakilan Komisi VII DPR RI, perwakilan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri; Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri; Ditjen EBTKE Kementerian ESDM; Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM; PT PLN (Persero); Dewan Energi Nasional; perwakilan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat; serta USAID (Indonesia Clean Energy Development).

Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia tidak lagi terpusat melainkan harus menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, wilayah 3T menjadi fokus pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan guna meminimalisasi kesenjangan antarwilayah khususnya di wilayah perbatasan. Pembangunan yang dimaksud salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sebagai contoh, saat ini pasokan listrik di kecamatan Puring Kencana hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro yang memiliki kapasitas sebesar 2 x 200 kw yang bersumber dari aliran sungai di desa Sungai Antu.

Padahal, PLTMH yang beroperasi sejak tahun 2014 tersebut hanya dapat menjangkau tiga desa dari enam desa yang ada di kecamatan Puring Kencana. Selain itu, PLTMH hanya dapat memasok Jaringan Listrik Menengah dan Jaringan Listrik Rendah (JTM/JTR).

Menanggapi hal tersebut, Ditjen EBTKE Kementerian SDM telah menganggarkan dana untuk revitalisasi Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Selama masa revitalisasi PLTMH, Ditjen EBTKE mengupayakan pasokan listrik ke masyarakat tidak terganggu.

Sementara itu, untuk meminimalisasi kesenjangan terhadap tiga desa lainnya di kecamatan Puring Kencana, pemerintah berharap adanya dukungan dari PT PLN (Persero) untuk mengejar target elektrifikasi nasional tahun 2019 sebesar 97%. PLN juga diharapkan dapat menyosialisasikan peralihan pengelolaan listrik ke PLN sehingga tidak menimbulkan masalah mengenai Tarif Dasar Listrik.

Ke depannya, pemerintah berharap pilot project yang akan dilakukan di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh penanganan permasalahan ketersedian listrik dengan pemanfaatan aset energi terbarukan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan antarnegara. [Rendy Jaya Laksamana/Mahfud Achyar]

 

about author

Link Terkait