( 04-June-2018 ) 200 Keluarga di Desa Kohod Terima Paket Ramadan | ( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas |


YOGYAKARTA– Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) 2018 Regional 1 dibuka secara resmi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro bertempat di Rich Hotel, Yogyakarta, pada Selasa, (27/2/2018). Penyelenggaraan Kortekrenbang ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kemendagri berfungsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pembinaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki fungsi untuk perencanaan prioritas pembangunan nasional. Kolaborasi kedua institusi ini diharapkan menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas dan bersinergi.

Rakortekrenbang 2018 diselenggarakan dalam dua tahap berdasarkan regional, yaitu regional 1 dan regional 2. Untuk regional 1 terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali yang berlangsung sejak tanggal 27 Februari hingga 2 Maret 2018. Sementara untuk regional 2 terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Papua yang akan diselenggarakan di NTB pada tanggal 5 hingga 9 Maret 2018.

Kortekrenbang 2018 mengangkat tema “Melalui Kortekrenbang Kita Wujudkan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang Efektif dalam Rangka Pencapaian Target Akhir Nawacita”. Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, perwakilan dari kementerian/lembaga, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, para unsur pimpinan instansi, para unsur forum koordinasi pimpinan daerah, para Sekretaris Daerah Provinsi  lingkup wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, para Kepala Bappeda serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi lingkup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

"Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 merupakan momentum yang penting, mengingat 2019 tahun terakhir untuk menyelesaikan amanat Nawacita dan visi pembangunan jangka menengah nasional, yaitu Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong", kata Tjahjo Kumolo pada sambutannya.  

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya Bappeda sebagai “helikopter view” bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan, dan menentukan prioritas daerahnya dan tidak tertekan oleh OPD yang ada. Selama ini, beberapa kementerian/lembaga telah menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dengan berbagai bentuk dan istilah untuk penajaman setiap program dimasing-masing kementerian ataupun lembaga. Untuk itu, Kortekrenbang   tahun 2018 ini dilaksanakan sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah tahun 2019; penyelarasan program kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di masing-masing bidang urusan di tahun 2019.

Mekanisme pelaksanaan Kortekrenbang tahun ini terdapat 32 desk berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. [Arif Rahman]

 

 

 

about author

Link Terkait