( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok | ( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) |


MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT – Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pada hari pertama Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) 2018 regional 2 mengatakan bahwa Kortekrenbang merupakan pertemuan yang sangat strategis lantaran menjadi langkah pertama yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daera (RKPD) tahun 2019.

Pertanyataan tersebut ia sampaikan kepada seluruh peserta Kortekrenbang 2018 regional 2 yang diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi yang terdiri dari wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Selasa, (6/3/2018) di Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hadi menekankan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. “Oleh karena itulah, pada tahun 2019 nanti, kita bertahap harus melakukan evaluasi yang kaitannya dengan target-target RPJMN yang belum tercapai,” jelas Hadi.

Selain itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai target pembangunan nasional. “Kalau kita lihat secara jelas bahwa di dalam visi Pak Jokowi dan Pak JK untuk pembangunan Rencana Jangka Menengah adalah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, terdidik, berkepribadian, dan berlandaskan gotong-royong sehingga semangat di pemerintahan Jokowi – JK jelas. Mari bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja,” imbuh Hadi.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Plt Dirjen Bina Bangda Kemendagri Diah Indrajati menyebutkan bahwa pelaksanaan Kortekrenbang merupakan kolaborasi dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Bangda dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Melalui Kortekrenbang, Diah berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi guna mencapai target pembangunan nasional melalui penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan.

“Target pembangunan nasional hanya dapat dicapai dengan adanya kontribusi pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya,” tegas Diah.

Lebih lanjut, Diah menjelaskan bahwa Kortekrenbang di tingkat pusat yang sedang dijalankankan nantinya harus ditindaklanjuti dengan Kortekrenbang di tingkat provinsi agar hal-hal yang telah disepakati di Kortekrenbang di tingkat pusat dapat diterjemahkan lebih detil di tingkat kabupaten/kota.

“Hasil Kortekrenbang provinsi menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD provinsi dan penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota,” imbuh Diah.

Selanjutnya, muara dari Kortekrenbang yaitu pelaksanaan Musrenbang Nasional tahun 2018 yang akan membahas lebih lanjut kesepakatan rumusan dan isu-isu strategis yang dihasilkan dari Kortekrenbang di tingkat pusat dan Kortekrenbang di tingkat provinsi sebagai upaya menyusun agenda pembangunan tahun 2019. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait