( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda | ( 03-July-2018 ) Sekjen Kemendagri Hadiri Puncak Bulan Bhakti Pancasila di Bengkulu | ( 29-June-2018 ) Pesan Mendagri pada Peringatan Bulan Bung Karno | ( 26-June-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Lakukan Uji Publik Aplikasi RKPD di Banten | ( 04-June-2018 ) 200 Keluarga di Desa Kohod Terima Paket Ramadan | ( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD |


JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo melantik 25 pejabat eselon 4 di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri pada Senin, (19/3/2018) di Ruang Rapat Praja Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jalan Taman Makam Pahlawan No 20 Kalibata, Jakarta Selatan.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwanti dan Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati bertindak selaku saksi. Selain itu, pelantikan juga menghadirkan rohaniwan dari agama Islam dan Protestan sebagai saksi pada saat pembacaan sumpah jabatan.

Usai pelantikan, Sekjen Kemendagri berpesan agar para pejabat eselon 4 dapat kreatif dalam mencari solusi dalam setiap permasalahan. “Manakala dalam menyelesaikan suatu permasalahan, jangan hanya terpaku pada referensi-referensi yang sudah ada. Sebab, permasalahan selalu berkembang. Kelihatannya sama namun sebetulnya tidak sama. Oleh karena itu, kembangkan teknologi dan juga kuasai inovasi dalam pengembangan produktivitas,” kata Hadi.

Hadi juga menambahkan agar para pejabat eselon 4 dapat meningkatkan disiplin dan dapat memahami bahwa amanah yang diemban tidak hanya amanah dari negara namun juga amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. “Laksanakan perintah dengan penuh dedikasi dan loyalitas agar kemajuan dalam pelaksanaan tugas betul-betul dapat diwujudkan,” imbuh Hadi.

Sementara itu, berkaitan dengan tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Hadi mengingatkan setelah Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) di Yogyakarta dan Mataram beberapa waktu lalu, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah yaitu mengawal apa saja yang sudah menjadi kesepakatan dan komitmen selama pelaksanaan Kortekrenbang khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan RKPD provinsi maupun RKPD kabupaten/kota. [Mahfud Achyar]

 

 

 

 

 

  

about author

Link Terkait