( 04-June-2018 ) 200 Keluarga di Desa Kohod Terima Paket Ramadan | ( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar lokakarya Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) pada Kamis, (29/3/2018) di Ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati pada sambutannya mengatakan bahwa upaya penyelamatan air hanya dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lokakarya yang mengangkat tema “Kembalikan Air ke Bumi” dengan subtema “Percepatan Pelaksanaan Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) dan Sumber Air Permukaan Lainnya Melalui Sertifikasi Lahan” dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2018 lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kementerian/lembaga dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pusat serta daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sasaran lokasi kegiatan GN-KPA tahun 2018. “Hilang dan berkurangnya luasan SDEW dan sumber air permukaan lainnya diakibatkan oleh okupasi, kurangnya penanganan dan minimnya penegakkan hukum,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah I Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Nyoto Suwignyo.

Ia berharap melalui lokakarya yang melibatkan banyak pihak tersebut dapat menjadi wadah untuk menyosialisasikan serta mengintegrasikan rencana program GN-KPA tahun 2018 yang melibatkan kementerian terkait dengan pemerintah daerah. “Perlu menyamakan persepsi berkaitan dengan kewenangan pengelolaan SDEW dan sumber permukaan lainnya antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” imbuh Nyoto.

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air dilatarbelakangi atas keprihatinan terhadap menurunnya kualitas air secara nasional sehingga diperlukan upaya peningkatan keterpaduan implementasi kebijakan pengelolaan untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Gerakan ini pada awalnya dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 28 April 2005 kemudian terus bergulir hingga dideklarasikan kebulatan tekad implementasi GN-KPA pada tanggal 20 September 2015 oleh eselon 1 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selama tahun 2005 hingga 2014, telah banyak dilakukan kegiatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui kegiatan konservasi dan RHL serta upaya-upaya lainnya. Namun, upaya tersebut dinilai belum optimal. Untuk itu, pada tanggal 9 Mei 2015 delapan menteri menyepakati pencanangan revitalisasi GN-KPA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan GN-KPA ke depan.

Delapan menteri dimaksud yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara itu, tiga kementerian melakukan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2017. Tiga kementerian tersebut yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional. Masing-masing kementerian menyepakati pembagian peran dan fungsi dalam mendorong revitalisasi GN-KPA.

Untuk program prioritas pada tahun 2018, fokus pada percepatan sertifikasi SDEW dan sumber air permukaan lainnya melalui inventarisasi dan sertifikasi situ dalam rangka mencegah terjadinya okupasi lahan yang marak terjadi saat ini.

Situ sebagai salah satu aset negara harus segera terdata dan didaftarkan sebagai upaya perlindungan untuk kemudian ditata pengelolaannya. Kementerian Dalam Negeri saat ini terus memfokuskan pada upaya fasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan GN-KPA di daerah dan mendorong keterlibatan masyarakat serta sekaligus bertanggungjawab dalam pembinaan umum pelaksanaan GN-KPA di daerah.

Pada lokakarya revitalisasi GN-KPA, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN menitikberatkan pada pelaksanaan revitalisasi GN-KPA sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 04/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, melakukan percepatan legalisasi aset untuk mengamankan SDEW dari okupasi lahan yang terjadi.

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun instrumen pengendalian SDEW sebagai salah satu NSPK yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan SDEW, sertifikasi pada 100 SDEW yang tersebar di 14 provinsi serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi yang ada, seperti SDEW yang menjadi kewenangan pusat akan tetapi bangunan menjadi milik pemerintah daerah. Sementara berkaitan dengan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan UU 1/2004, PP 6/2006, maka semua aset BMN harus disertifikatkan, termasuk SDEW.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, masih ada 30.000 bidang yang belum disertifikatkan. Oleh karena itu, tahun 2018 ditargetkan 5.000 bidang tanah yang akan disertifikatkan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menginventarisasi SDEW yang ada di wilayahnya, baru kemudian menetapkan prioritas penanganannya/sertifikasi. Dalam rangka percepatan perlu upaya bersama antara pemerintah daerah dan BPN untuk melakukan inventarisasi dan Kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2017, telah disertifikatkan 4 (empat) situ, yaitu Situ Pagam, Cogreg, Tlajung Udik dan Rawa Lumbu, oleh BPN Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, dalam rangka percepatan sertifikasi SDEW, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Kabid Hubungan Hukum Pertanahan, Dede Surahman menyampaikan mekanisme sertifikasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sertifikasi SDEW serta pentingnya penetapan prioritas. Salah satu hal mutlak yang perlu diperhatikan adalah pelayanan sertfikat akan lebih cepat dan aman jika ada kepastian objek atau data fisik maupun kepastian bukti kepemilikan.

Hasil lokakarya menyepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN gubernur, bupati dan walikota akan melakukan identifikasi, inventarisasi SDEW dan sumber air permukaan lainnya di wilayah masing-masing untuk dipetakan dan ditetapkan kewenangan pengelolaannya serta sebagai bahan masukan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Urusan Konkuren (RPP PUK). [Sumber: Subdit Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri/Disunting oleh: Mahfud Achyar]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about author

Link Terkait