( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok | ( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) |


BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR - Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati menghadiri sekaligus membuka rapat asistensi dan supervisi dalam pengintegrasian Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ke dalam dokumen perencanaan daerah pada Kamis, (19/4/2018) di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada sambutannya, Diah mengatakan bahwa pada tahun depan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan berakhir. Salah isu dalam RPJMN 2015-2019 menghendaki agar akses universal terhadap air minum aman memenuhi 4k yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai.

Untuk itu, kata Diah, upaya ke arah semua ini menghendaki adanya kolaborasi dalam bentuk dukungan dari semua pihak untuk saling bersinergi dalam mewujudkan target tersebut, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun peran serta dari masyarakat.

“Dalam konteks ini, sinkronisasi sangat dibutuhkan untuk memastikan agar setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut nantinya bisa menjadi bagian yang berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan nasional (universal access),” kata Diah.

Lebih lanjut, Diah menghimbau agar pemerintah daerah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan pembangunan sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara benar dan tepat serta mengena kelompok sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan akses universal terhadap air minum, Diah menyebutkan hingga tahun 2017 luas cakupan layanan air minum baru mencapai 71,14%. “Itu artinya, masih terdapat gap sebesar ± 28,86% antara kebutuhan dan penyediaan yang perlu untuk segera dipenuhi agar bisa mencapai 100%,” imbuh Diah.

Mengingat hal tersebut, Diah berharap perlu adanya langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan air minum di daerah, di mana salah satunya adalah melalui optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah dalam mendukung pencapaian target nasional.

Hal tersebut juga sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu “Menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menghadirkan negara di seluruh pelosok tanah air guna melayani seluruh rakyat Indonesia”.  [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait