( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas | ( 25-April-2018 ) Diah Indrajati Sampaikan Pidato Mendagri pada Hari Otonomi Daerah ke 22 Tahun |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang pemerintah daerah guna membahas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) ke dalam dokumen perencanaan daerah yang berlangsung selama tiga hari sejak sejak Rabu, (25/4/2018) hingga Jumat, (27/4/2018) di The Media Hotel Towers, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Eduard Sigalingging yang didampingi oleh Kasubdit Pariwisata, PMD, dan UPDN Gifarini.

Pada kesempatan itu, Eduard menyampaikan sambutan Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati yang berhalangan hadir. “Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama pemerintah saat ini,” tulis Diah seperti yang disampaikan Eduard.

Menurut Diah, untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan tepat sasaran, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Trantibumlinmas merupakan salah satu urusan yang diatur dalam SPM yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018 dan telah diundangkan pada 5 Januari 2018.

“Untuk SPM urusan Trantibumlinmas pada tingkat provinsi, jenis pelayanan dasarnya adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi. Sementara untuk kabupaten/kota jenis pelayanan dasarnya meliputi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyalamatan dan evakuasi korban kebakaran,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah berpesan bahwa percepatan pencapaian SPM di daerah merupakan salah satu dari proyek prioritas nasional yang terdapat pada prioritas 1 yaitu “Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dan kegiatan prioritas 5 yaitu “Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar”.

Sementara itu, untuk menjamin pelaksanaan pelaksanaan program strategis nasional yang salah satunya adalah pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Berdasarkan PP tersebut, pada pasal 36 dan 37 terdapat klausul yang menyatakan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DRP selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administrasi jika tidak melaksanakan program strategis nasional dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta hal-hal lainnya diatur di dalam peraturan tersebut,” tandas Diah.

Pelaksanaan SPM di daerah berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 direncanakan akan efektif pada 1 Januari 2019. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) SPM, khususnya urusan Trantibumlinmas. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait