( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas | ( 25-April-2018 ) Diah Indrajati Sampaikan Pidato Mendagri pada Hari Otonomi Daerah ke 22 Tahun |


JAKARTA – Salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi kepala daerah yang telah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2018, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 dalam waktu enam bulan setelah dilantik.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 pada Rabu, (16/5) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Untuk itu, Mendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). “Saya berharap Perda RPJMD 2019-2023 yang akan ditetapkan oleh kepala daerah terpilih bersama-sama dengan DPRD, lebih berkualitas yang dalam pelaksanaannya penyusunannya dilakukan dengan cara yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Mendagri.

Terbitnya regulasi tersebut, sambung Mendagri, diharapkan menjadi instrumen yang dapat memandu Pemerintah Daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Diharapkan instrumen regulasi ini menjadi solusi penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Mendagri.

Pada akhir sambutannya, Mendagri menegaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. “Ada empat langkah yang perlu diperhatikan, antara lain penyiapan penyusunan RPJMD Teknokratik 2019-2023 oleh Pemda yang sedang melaksanakan Pilkada, dukungan penuh dan konsisten dari berbagai asosiasi Pemerintah Daerah, kontribusi yang efektif dari akademisi termasuk asosiasi profesi, dan peran aktif dari Ormas, NGO, filantropi serta pelaku usaha,” tegas Tjahjo.

Tak lupa, Mendagri mengajak seluruh masyarakat ikut mensukseskan pesta demokrasi dan penyelenggaraan Asian Games tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang terbaik dan prestasi olahraga bagi atlet-atlet Indonesia. “Saya harap, Pilkada serentak tahun 2018 ini, akan berjalan dengan damai. Sebagai layaknya pesta demokrasi diharapkan tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemungutan suara cukup tinggi, sehingga menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat,” harap Mendagri.

Menyambung keterangan Mendagri, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati menegaskan bahwa dengan mengangkat tema “Memastikan Penyiapan RPJMD Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD” tersebut akan meningkatkan semangat gotong royong di antara semua pihak dalam mewujukan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target RPJMN 2014-2019, RPJMD 2019-2023 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global tahun 2030. “Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang baru diundangkan pada tanggal 4 April 2018 lalu diharapkan dapat menjadi pisau analisis untuk memberi ruh pada kualitas dokumen perencanaan daerah yang mengakomodir janji politik kepala daerah dengan tidak meninggalkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ungkap Diah.

Diah menilai pentingnya peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan di daerah menganut prinsip-prinsip berkelanjutan yang memperhatikan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan antar berbagai pilar pembangunan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola, serta memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Penandatanganan Komitmen Kemendagri dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen antara Kemendari dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD. “Penandatanganan tersebut sebagai wujud komitmen dukungan Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memberikan dukungan penuh dan konsisten penyiapan RPJMD 2019-2023 hasil Pilkada serentak 2018,” tukas Diah.

Masih dalam kesempatan yang sama, perwakilan Uni Eropa menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Pemberian pernyataan dari Uni Eropa dan launching hashtag #KLHSRPJMD adalah wujud dukungan internasional dalam kemajuan pembangunan di Indonesia,” tutup Diah.

Seperti diketahui, dalam konteks mendukung terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menetapkan berbagai instrumen regulasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, salah satunya adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Konsolidasi penyiapan RPJMD 2019-2023 hasil Pilkada serentak 2018 dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendagri, pemerintah pusat, pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota, pimpinan asosiasi pemerintah daerah dan DPRD (APPSI, ADPSI, APKASI, ADKASI, APEKSI, ADEKSI, Asosiasi Sekda, Asosiasi Kepala Bappeda, dan Asosiasi P2UPD), perwakilan dari NGO dan CSO (WWF, UCLG, ASPAC, Winrock International, INFID, APDI, Ford Foundation, SNV), berbagai akademisi, pimpinan asosiasi ahli planologi dan ahli lingkungan, para pelaku usaha, dan media).

 

Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

 

 

about author

Link Terkait