( 06-October-2018 ) Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah | ( 01-October-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BNPP Gelar Pagelaran Wayang | ( 25-September-2018 ) Indonesia Menyambut Asian Para Games 2018! | ( 24-September-2018 ) Ketua Umum OASE Cinta Kabinet Kerja Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Kabupaten Malaka | ( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok |


SEOUL, KOREA SELATAN - Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati yang didampingi oleh Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral Rendy Jaya Laksamana menghadiri Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) pada Sabtu, (28/07/2018) di Seoul, Korea Selatan

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN), Agus Diantoro dan Presiden dari Korea Sinzisikin Association (KSA), Kim Jong Baek.

Pertemuan tersebut merupakan pintu pembuka untuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dan Pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan pemerintah daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Diah Indrajati menjelaskan profil Indonesia kepada seluruh peserta yang mengkhususkan diri pada industri inovasi teknologi. Kata Diah, “Indonesia merupakan negara yang sangat besar, terdiri dari 17.000 pulau, lebih dari 350 suku, bahasa lokal dan kearifan lokal/budaya, serta memiliki keragaman dan kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri dari 514 pemerintahan daerah dan semua sumber daya secara teknis akan dipertahankan oleh kementerian sektoral yang dipimpin oleh menteri (urusan pemerintahan),” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah Indrajati menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 34 kementerian yang bertanggungjawab untuk 32 urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, keluarga berencana, pariwisata, mineral dan energi, perdagangan, industri, dan sebagainya. Presiden bertanggungjawab tertinggi untuk semua urusan pemerintahan serta bertanggungjawab mendistribusikan otoritas tersebut malalui 34 kementerian. Di antara semua kementerian tersebut, Indonesia memiliki Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi semua 514 wilayah otonom pemerintah daerah dalam mengembangkan kabupaten/kota dan sebagai penghubung untuk pemerintah daerah dalam komunikasi dengan semua 34 sektor.

Diah juga menambahkan bahwa untuk mencapai target nasional untuk sektor tertentu, akan ada otoritas berbeda yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus didanai oleh sumber dananya yang sesuai dengan otoritas pusat. Namun, tidak semua otonom pemerintah daerah mampu menyediakan anggaran untuk menutupi pengeluaran mereka dan masih membutuhkan dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme alokasi anggaran.

Sementara itu, pemerintah pusat juga memiliki kapasitas terhadap anggaran untuk dialokasikan ke Pemda. Oleh karena itu, selama lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencoba memperkenalkan dan menemukan mekanisme pendanaan dari non APBN seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), LSM, dan donor pendanaan lainnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sumber pendanaan dari industri/investor yang akan berinvestasi di suatu kabupaten tertentu melalui CSR mereka.

Mengingat hal tersebut, Diah Indrajati menaruh harapan besar pada MoU antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) dapat menjadi payung dalam kerjasama lebih lanjut untuk mengembangkan investasi di Indonesia. Kerjasama investasi diharapkan adanya benefit sharing antarnegara sehingga akan terjalin hubungan baik dan berkelanjutan yang akan meningkatkan potensi daerah di Indonesia.

about author

Link Terkait