( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) | ( 19-July-2018 ) Inilah Pemenang Bangda Cup 2018 | ( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda |


JAKARTA – Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati membuka secara resmi Workshop Nasional Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran pada Senin, (6/8/2018) di Hotel Royal Kuningan Jakarta.

Pada kesempatan itu, Diah yang didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunana Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo menyampaikan bahwa salah satu urusan pemerintah yaitu urusan energi dan sumber daya mineral. Kewenangan urusan tersebut dibagi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Berkaitan dengan pertemuan hari ini, kami memfasilitasi salah satu sektor dulu yaitu energi dan sumber daya mineral. Kita tahu bersama bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, prioritas nasional untuk penanganan energi sudah masuk. Namun, kebijakan pemerintah semakin ke sini untuk subsidi akan semakin dikurangi karena bebannya semakin berlipat. Dampaknya prioritas pembiayaan untuk pembangunan yang lainnya menjadi terabaikan lantaran dibebani oleh subsidi, baik subsidi BBM maupun subsidi kelistrikan,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah menyebut jika pemerintah hanya menggantungkan program pembangunan dari sumber daya seperti APBN dan APBD, maka program pembangunan tidak akan tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Untuk itu, kata Diah, pemerintah memperkenalkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan yang non APBN.

Menurut Diah, strategi tersebut sedang didalami oleh pemerintah karena ternyata hingga saat ini di daerah juga sudah banyak kerja sama seperti itu, terutama dengan Non-Governmental Organization (NGO) asing. “Beberapa waktu lalu telah diluncurkan kerja sama dengan lembaga CSR. Nantinya kerja sama ini akan kita manfaatkan untuk merealisasikan program-program pembangunan yang sudah direncanakan,” imbuh Diah.

Sementara itu, Kasubdit ESDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Rendy Jaya Laksamana menambahkan bahwa kebijakan subsidi listrik tepat sasaran merupakan implementasi dari salah satu kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerinah (RKP) tahun 2018.

Rendy menilai pemerintah pusat dan daerah harus melakukan evaluasi bersama atas implementasi dari pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang dimulai sejak awal tahun 2017, sekaligus mengidentifikasi program kegiatan lanjutan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap listrik dan pencapaian target elektrikfikasi secara nasional.

“Pemerintah pusat maupun daerah harus menindaklanjuti secara bersama penanganan pengaduan masyarakat dengan membuat mekanisme yang bertujuan untuk menjamin aspek pelayanan publik,” ungkap Rendy.

Sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan mekanisme pengaduan penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan subsidi listrik tepat sasaran khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Workshop yang mengangkat tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Secara Berkeadilan” ini berlangsung selama tiga hari dengan mengundang perwakilan dari berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintah, swasta, dan mitra luar negeri. [Mahfud Achyar]

 

 

about author

Link Terkait