( 28-November-2018 ) Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati Hadiri Dies Natalis FIK UI | ( 13-November-2018 ) Penduduk, Subjek Sekaligus Objek Pembangunan | ( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah |


JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rakornas) Tahun 2018 pada Kamis, (4/10/2018) di Hotel Bidakara Jakarta.

Pada sambutannya Sofyan A. Jalil mengatakan bahwa Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) secara umum memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu antara lain: 1) membantu gubernur atau bupati/walikota dalam merumuskan kebijakan penataan ruang di daerah secara optimal, dan 2) mengkoordinasikan dan memastikan penyusunan program/kegiatan sektoral yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan rencana tata ruang.

“Dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang pada skala nasional hingga skala rinci daerah. Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya,” imbuh Sofyan A. Djalil seperti yang dilansir pada laman resmi ATR/BPN (www.atrbpn.go.id).

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menambahkan bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional (program strategis nasional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, kepala daerah diharapkan agar melakukan percepatan penetapan Perda RTRW dan RDTR dalam rangka mendukung pelaksanaan OSS sebagai dasar pemberian izin investasi. “Kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pilkada serentak agar dalam penyusunan Perda tentang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota berpedoman pada Rencana Tata Ruang Daerah,” jelas Hadi Prabowo.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati mengatakan ada lima fokus Rakornas TKPRD 2018, yaitu 1) Rencana Tata Ruang sebagai dasar/acuan pelaksanaan pembangunan di daerah; 2) momentum Pilkada serentak dan peninjauan kembali dalam rangka sinkronisasi RTRW dengan RPJMD; 3) kewajiban kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional sesuai UU 23 Tahun 2014; 4) kewajiban kepala daerah dalam meningkatkan investasi melalui OSS sesuai PP No 24 Tahun 2018; serta 5) peran tata ruang yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria.

Adapun sasaran dari Rakornas TKPRD 2018, yaitu 1) peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan; 2) peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah; 3) inovasi pembangunan daerah melalui kerja sama perencanaan dan pemanfaatan tata ruang antardaerah; 4) peningkatan fungsi pengendalian pemanfaatan tata ruang di daerah; serta 5) penguatan kapasitas perangkat daerah khususnya yang membidangi urusan pemerintahan bidang tata ruang. [Mahfud Achyar]

 

about author