( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTA – Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo membuka secara resmi rapat koordinasi penerapan e-planning dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD bagi 171 daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan pada Senin, (8/10/2018) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Pada sambutannya, Hadi mengatakan, “Pasca Pilkada 2018, kepala daerah yang dilantik harus menyusun dan menetapkan Perda RPJMD paling lambat enam bulan sejak dilantik. Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen RPJMD dimaksud, Kemendagri akan memfasilitasi kepala daerah yang sudah dilantik untuk melakukan konsultasi rancangan awal RPJMD dan evaluasi Raperda tentang RPJMD berbasis e-planning.

Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sesuai dengan Perpres 11 Tahun 2015 yaitu, perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangun daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat, Ditjen Bina Pembangunan Daerah ditunjuk sebagai salah satu komponen utama di lingkungan Kemendagri yang bertugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Selanjutnya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri membangun aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terdiri dari 4 (empat) menu yaitu e-Database, e-Planning, e-Reporting, dan e-Monev.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hadi Prabowo mengatakan bahwa, E-Planning yang dirancang oleh Kemendagri prinsipnya bertujuan untuk membantu Pemda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan e-planning dalam penyusunan RPJMD dan RKPD antara lain Pasal 274 UU 23 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sebagaimana data yang telah direkapitulasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, per tanggal 31 Agustus 2018 terdapat 29 provinsi, 185 kabupaten, dan 57 kota yang sudah menerapkan e-planning. Sementara, sisanya terdapat 5 provinsi, 231 kabupaten, dan 41 kota yang belum menerapkan e-planning.

Menindaklanjuti data penerapan aplikasi e-Planning dimaksud di atas, lebih lanjut Hadi mengatakan bahwa, “bagi pemerintah daerah yang telah memiliki aplikasi e-planning dapat mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan aplikasi e-Planning Kemendagri. Sedangkan bagi daerah yang belum memiliki e-planning agar dapat menggunakan aplikasi e-Planning dari Kemendagri. Kedepannya, e-planning yang sudah ada akan diterapkan di seluruh Indonesia secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah, jelas Hadi.

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa ada tiga manfaat dari penggunaan aplikasi e-planning yang dibangun oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, yaitu 1) membantu kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) aplikasi dibangun secara integrasi antartingkat pemerintahan mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional; serta 3) meningkatkan efisiensi biaya pengembangan dan pengelolaan aplikasi di daerah karena pengembangan dan pengelolaan aplikasi hanya akan ada di tingkat pusat sedangkan daerah hanya melakukan inputing.

“Untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah saat ini sedang membangun Data Center yang nantinya akan digunakan sebagai sarana publikasi terhadap pengelolaan SIPD di daerah dalam bentuk profil daerah,” terang Diah.

Rapat koordinasi penerapan e-planning dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD bagi 171 daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018 dihadiri oleh pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan kementerian/lembaga serta kepala daerah dan kepala Bappeda dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018. Adapun secara langsung acara Rapat Koordinasi dimaksud ditutup secara resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait