Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan kegiatan asistensi dan supervisi pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola sampah yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Erliani Budi Lestari, Senin (10/7/2023).
Sesuai amanat pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah melaksanakan pembangunan guna meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Rapat tersebut bertujuan sebagai penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, khususnya melalui pemisahan operator dan regulator.
Pada kesempatan tersebut, Erliani menyampaikan bahwa kewenangan bidang persampahan dilaksanakan oleh dua urusan yaitu, urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (LH).
Kewenangan juga dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang mana urusan pemerintahan bidang PU menangani pengembangan sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan bidang LH menangani pengelolaan sampah; penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
“Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut, Pemda perlu membentuk suatu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan sub urusan persampahan dengan membentuk UPTD sebagai penyelenggaraan layanan dan fungsi operator yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan persampahan di bawah dinas yang melaksanakan sub urusan persampahan. Selain itu, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan sub urusan tersebut juga dapat membentuk UPTD dengan penerapan pola keuangan BLUD,” terang Erliani.
Regulator adalah pihak yang mengembangkan kebijakan, norma, dan standar bagi pelaksanaan pelayanan publik, serta melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Sedangkan, operator adalah pelaksanaan pelayanan publik yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai arahan dari regulator.
“Pemisahan ini sebagai pembeda fungsi yang dapat membantu menghindarkan terjadinya konflik kepentingan bagi para pelaksanaan pelayanan publik ke depannya, serta diharapkan timbul mekanisme check and balance yang memastikan proses pelayanan publik berjalan berkesinambungan dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuh Erliani.
Erliani menyampaikan bahwa infrastruktur persampahan yang sudah terbangun perlu disesuaikan model kelembagaan dalam pengelolaan dengan beban kerja Pemda; kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); serta kemampuan anggaran dan potensi yang ada di daerah.
Kemudian dalam kelembagaan, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: adanya peningkatan tipologi kelas dinas, khususnya OPD teknis pengelolaan sampah; pembentukan lembaga operator pengelola sampah di daerah dalam hal ini UPTD/BLUD; pengembangan mekanisme kerja sama antarsektor dan antar daerah dalam pengelolaan sampah; serta peningkatan kemampuan lembaga daerah dalam pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan sampah di daerah.
Erliani mengatakan dalam kesempatan ini disampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjutkan bersama. Pertama, penanganan dan pengelolaan sampah tiap tahun terus bertambah sesuai jumlah penduduk. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertujuan untuk efektifitas layanan persampahan di daerah.
Kedua, penerapan operator pengelola sampah juga dapat mendukung peningkatan pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber. Oleh karena itu, bagi daerah yang belum membentuk UPTD menjadi sangat penting untuk segera dilakukan proses pembentukan dalam rangka efektifitas pengelolaan sampah di daerah.
Terakhir, bagi daerah yang sudah membentuk UPTD, agar dilakukan proses kajian untuk penerapan BLUD mengingat fleksibilitas BLUD, khususnya konsolidasi potensi pembiayaannya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dari Kemendagri, Bappenas, KemenPUPR, KLHK, dan pemerintah daerah antara lain: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Denpasar, Kota Cilegon, Kota Depok, dan Kota Padang.
