( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Wilayah Sumatera dan Bali pada Selasa, (16/10/2018) di Hotel Ambhara Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hadi mengatakan bahwa dalam pengelolaan ekonomi, ada dua kunci untuk mencapai keberhasilan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan yang kedua, pengendalian inflasi. “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tentunya kita harus secara bersama-sama, bersinergi antara pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendayagunakan dana dan tentunya segala potensi daerah untuk menunjang atau memberikan daya ungkit bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi,” ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih kuat, berkisar antara 5,14 sampai 5,21 persen. “Ekonomi nasional tidak bisa berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Oleh karena itulah, upaya-upaya pemerintah yang sedang dan akan terus dilanjutkan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu dengan membuka peluang sebesar-besarnya untuk investasi di berbagai sektor,” imbuh Hadi.

Hadi juga menambahkan bahwa pemerintah telah menempuh langkah-langkah guna menarik invetasi di daerah seperti mempermudah perizinan melalui pemanfaatan teknologi internet, mengoptimalkan tax allowance dan tax holiday dengan cepat, memberikan pembebasan PPN kepada eksportir berkaitan dengan alat-alat tertentu, memberikan pajak deposito yang lebih rendah kepada para eksportir serta dukungan penuh dari pemerintah khususnya dari para Sekda yang notebene menjadi Pelaksana Harian Ketua TPID di daerah.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati mengatakan ada empat pokok arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas pengendalian inflasi tahun 2018, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Guna mendorong pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam pengendalian inflasi di daerah, pemerintah pusat menyelenggarakan TPID Award 2018. “Ajang ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah atas partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2017,” kata Diah.

Hasil penilaian dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wilayah Jawa dan Bali dalam menyampaikan laporan TPID paling tinggi yaitu sebesar 61,1%, sedangkan paling rendah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 26,43%. Begitu pula dengan penyampaian dokumen inovasi program unggulan/OPS (laporan berkaitan dengan komponen inovasi program unggulan).

Sementara dari 82 kabupaten/kota, ada 26 daerah atau 32,1% yang tidak menyampaikan laporan, baik dokumen maupun OPS dengan urutan wilayah tertinggi yaitu Jawa Bali (9,9%), Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (8,6%), Sulawesi (7,4%), dan Sumatera (6,2%). Untuk TPID di provinsi Maluku Utara yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2017 hanya kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan.

Ke depan, pemerintah akan menguatkan kelembagaan TPID di seluruh Indonesia. “TPIP melalui Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat Nomor 500/4930/SJ dan 500/4931/SJ tentang Percepatan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Gubernur Maluku Utara dan Papua Barat. Selain itu, TPIP melalui Pokja Daerah secara proaktif akan melakukan pembinaan dan sekaligus memberikan capacity building kepada delapan daerah otonom yang belum  membentuk TPID,” jelas Diah.

Rapat koordinasi pusat dan daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah digelar selama tiga hari di Jakarta yang dibagi berdasarkan wilayah seperti Sumatera dan Bali; Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta Jawa dan Kalimantan.

Para pemenang TPID 2018 seperti kota Padang, kota Makassar, dan provinsi Jawa Tengah mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada para peserta rapat berkaitan dengan pengalaman dan keberhasilan TPID di masing-masing kota dalam pengendalian inflasi daerah.

“Peserta Rakorpusda TPID yaitu sekretaris daerah provinsi maupun sekretaris daerah kabupaten/kota, yang merupakan Ketua Pelaksana Harian TPID provinsi, TPID kabupaten/kota se-wilayah Sumatera dan Bali; Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta Jawa dan Kalimantan,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait