( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTA - Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati bersama Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hendra Iswahyudi dan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Yuddy Setyo Wicaksono menjadi narasumber pada acara talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka kegiatan “Sosialisasi Tarif Listrik dan Subsidi Listrik”.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telah dilaksanakan dan disosialisasikan dari tahun 2017. Hingga saat ini, masih banyak kecamatan yang belum mengetahui mekanisme pelayanan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati menyampaikan beberapa dukungan yang telah dilakukan oleh Kemendagri berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Dukungan dimaksud berupa Surat Edaran Mendagri Nomor 671/4809/SJ tanggal 16 Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Kebijakan tersebut dijadikan sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan pembiayaannya berdasarkan pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 dan pengawasannya melalui Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Lebih lanjut, Diah menambahkan bahwa Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melalui Subdit Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan kegiatan Workshop Nasional Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran pada tanggal 6 hingga 8 Agustus 2018 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dalam rangka mengoptimalkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan Uji Petik di beberapa kecamatan terpilih seperti di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, serta Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Ditjen Bina Bangda Kemendagri juga telah melakukan pendistribusian poster dan DVD berkaitan dengan mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran kepada Dinas ESDM provinsi yang selanjutnya didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan, serta pemberian daftar hak akses aplikasi layanan pengaduan SLTS kecamatan di masing-masing Dinas ESDM provinsi, sehingga  apabila masih terdapat kecamatan yang belum mengetahui hak akses layanan pengaduan SLTS tersebut, dapat segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM provinsi.

Diah juga menjelaskan mengenai peran Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendukung penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran dan telah melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PT. PLN (Persero) melalui forum rapat bulanan terhadap konsistensi dukungan penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan di daerah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi berkaitan dengan perkembangan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa Pemerintah sesuai amanat konstitusi wajib melindungi masyarakat miskin. Ini dilakukan dengan memberikan subsidi listrik secara tepat sasaran. Pemerintah memberikan subsidi bagi rumah tangga dengan daya 450VA dan 900VA yang miskin dan termasuk data terpadu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2018, masyarakat miskin dimungkinkan untuk mengadu, dengan cara mendatangi kantor desa atau kelurahan, mengisi formulir disana, kemudian formulir ini akan diteruskan ke kecamatan, oleh petugas kecamatan diteruskan ke posko pusat di Jakarta. Oleh posko pusat, akan diverifikasi dan dicek kembali. Jika memang miskin, maka diberikan tarif bersubsidi. Jika tidak, maka pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti, terang Hendra.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Yuddy Setyo Wicaksono juga menambahkan bahwa PLN memberikan subsidi listrik kepada masyarakat secara selektif dengan mengecek kepesertaan masyarakat yang ingin mengajukan penyambungan listrik bersubsidi dalam Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian Sosial dengan cara mencocokkan NIK dan ID pelanggan. Jika masuk dalam Data Terpadu, maka masyarakat tersebut diperbolehkan mendapatkan tarif bersubsidi pada daya 450 VA dan 900 VA, hal ini dikecualikan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Masyarakat miskin yang berada pada daerah ini boleh disambung dengan daya 450 VA. Selain itu, pemerintah daerah di beberapa provinsi juga melaksanakan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin di daerahnya dengan sumber APBD.

about author

Link Terkait