( 28-November-2018 ) Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati Hadiri Dies Natalis FIK UI | ( 13-November-2018 ) Penduduk, Subjek Sekaligus Objek Pembangunan | ( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah |


JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging membuka secara resmi rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Admindukcapil) tahun anggaran 2018 pada Kamis, (8/11/2018) di Hotel Ibis Styles Jakarta. 

Pada kesempatan itu, Eduard Sigalingging menyampaikan sambutan dari Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati yang berhalangan hadir. “Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia hasil sensus tahun 2018 yaitu sebesar 237.641.326 jiwa. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai lebih dari 265 juta jiwa,” jelas Eduard.

Eduard menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang besar melainkan juga memiliki luas wilayah yang besar terutama sebagai negara kepulauan. “Luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia mengalami banyak permasalahan khususnya berkaitan dengan masalah kependudukan,” imbuh Eduard.

Menyoal hal tersebut, menurut Eduard, diperlukan data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Selain itu, kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor akan berkaitan dengan penduduk. Artinya, penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan.

“Sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, maka harus dilakukan perbaikan sistem administrasi yang menyangkut masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan,” kata Eduard.

Eduard menilai sejauh ini pelayanan bidang administrasi kependudukan masih belum optimal sehingga bisa berpengaruh pada bidang-bidang lainnya. Padahal, masyarakat saat ini sudah lebih sadar akan hak-haknya untuk memeroleh pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pemerintah harus mengakselerasi sistem pelayanan demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal administrasi kependudukan.

Melalui rapat koordinasi pusat dan daerah, Eduard berharap terjalin sinkronisasi dan harmonisasi antara pembangunan nasional dan daerah serta antarurusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Admindukcapil).

Kemendagri sebagai pembina daerah akan mendorong kepala daerah agar lebih memperhatikan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah, terutama dalam hal pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kesejahteraannya. [Mahfud Achyar]

about author