( 19-March-2019 ) Kemendagri Gelar Konfersi Pers Berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Publik | ( 15-March-2019 ) Sinkronisasi Nasional Pusat-Daerah | ( 14-March-2019 ) Sparing Games Bangda Basketball Club (BBC) di Kota Balikpapan | ( 12-March-2019 ) Rakortekrenbang: Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah | ( 03-March-2019 ) Antusiasme Rakortekrenbang Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali Dihadiri 2215 Peserta Dari 750 yang Diundang | ( 27-February-2019 ) Ramah tamah peserta Rakortekrenbang di Istana Gubernur Sumatera Barat |


JAKARTAPlt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging menghadiri workshop yang mengangkat tema “Peran Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Mendukung Target Bauran Energi Ketenagalistrikan di Daerah dan Perdesaan dengan Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Rangka Ketahanan Energi di Indonesia” pada Kamis, (20/12/2018) di Hotel Royal Kuningan Jakarta.

Selain workshop dilakukan juga Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Koordinasi CSR Nasional dalam mendukung energi terbarukan di Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Keuangan Daerah, seluruh Sekretaris Daerah se-Indonesia, penasehat BKCN Brigjen Pol (Purn) Taufik Effendi yang juga merupakan Mantan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara periode 2004-2009 Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala BKCN, CEO investor dari negara sahabat seperti Korea Selatan dan China.

Dari hasil penandatangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BKCN akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana program yang akan dilaksanakan pada awal Januari tahun 2019 serta yang menjadi mitra utama adalah Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Penandatanganan kerja sama diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pihak Ketiga, sehingga kehadiran BKCN sebagai lembaga swasta untuk siap berkontribusi dengan program pemerintah sangat terbuka lebar.

Perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan BKCN yaitu pengembangan daerah dan pedesaan melalui investasi dan CSR untuk bidang energi baru terbarukan. Pada kesempatan itu, Kepala Badan Koordinasi CSR Nasional menyerahkan pilot porject 500 pcs kepada 10 provinsi yang hadir.

Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Eduard Sigalingging mengatakan bahwa perlu mengoptimalkan peran swasta, BUMN, dan BUMD dalam bentuk kerja sama untuk mengembangkan EBT sesuai dengan kewenangan provinsi yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk mempercepat bauran energi

Kasubdit ESDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rendy Jaya Laksamana mengatakan dari sisi regulasi kerja sama sudah kuat dan akan dikawal oleh komponen kementerian hingga daerah.

Lebih lanjut, Kasubdit ESDM menambahkan Kepala BKCN Agus Diantoro menjelaskan pada Januari 2019 mulai melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam investasi dan CSR untuk energi baru terbarukan.

Sejalan dengan target nasional bauran energi terbarukan yaitu 23 persen pada tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan akan energi fosil. Oleh karena itu, perlu dukungan pihak pemerintah daerah dan swasta melalui kerja sama investasi dan CSR.

Untuk pengembangan daerah dan perdesaan melalui investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang energi baru terbarukan, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Koordinasi CSR Nasional.

Menurut Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, kerja sama untuk melibatkan pihak ketiga sudah kuat dari segi regulasi dan akan dikawal oleh komponen kementerian sampai ke daerah. [Reza Fahlevi/Mahfud Achyar]

 

 

 

               

 

about author