( 19-March-2019 ) Kemendagri Gelar Konfersi Pers Berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Publik | ( 15-March-2019 ) Sinkronisasi Nasional Pusat-Daerah | ( 14-March-2019 ) Sparing Games Bangda Basketball Club (BBC) di Kota Balikpapan | ( 12-March-2019 ) Rakortekrenbang: Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah | ( 03-March-2019 ) Antusiasme Rakortekrenbang Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali Dihadiri 2215 Peserta Dari 750 yang Diundang | ( 27-February-2019 ) Ramah tamah peserta Rakortekrenbang di Istana Gubernur Sumatera Barat |


JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menggelar konferensi pers dalam rangka berakhirnya kegiatan Tahun Anggaran 2018 pada Rabu, (26/12/2018) di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri.

Di hadapan awak media, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri menjalankan fungsi utama sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, menegakkan demokrasi serta menjaga integritas bangsa dan meningkatkan pelayanan publik. Fungsi-fungsi tersebut kemudian menjadi tugas 7 Direktorat Jenderal, 2 Badan, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat Jenderal, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebagai poros pemerintahan Kemendagri, Tjahjo menyebut ada enam bidang prioritas pembangunan Kemendagri yaitu politik dalam negeri, desentralisasi dan otonomi daerah, pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah, pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Selamat empat tahun memimpin Kemendagri, Tjahjo menyampaikan bahwa Kemendagri terus berbenah terutama dalam hal penghematan anggaran dan menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan. Untuk penyerapan anggaran, Kemendagri berhasil menyerap anggaran sebesar 91,42%. “Penyerapan anggaran terus meningkat. Ini bukti ASN Kemendagri yang semakin profesional dalam efektifitas pengelolaan anggaran,” jelas Tjahjo.

Sementara itu, BNPP mengemban misi untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya di wilayah perbatasan negara dalam hal rasa pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

“Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Untuk mewujudkannya, BNPP sesuai Perpres 12/2010 dan Perpres 44/2017 tentang BNPP memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pelaksanaan teknis pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. [Sumber: Siaran Pers Kemendagri dan BNPP/Mahfud Achyar]

about author