( 22-May-2019 ) Dirjen BIna Pembangunan Daerah Pantau Posko Terpadu Idul Fitri Kemendagri | ( 20-May-2019 ) Hari Kebangkitan Nasional ke-111: Bangkit untuk Bersatu | ( 17-May-2019 ) Kemendagri Gelar Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 | ( 17-May-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Pemanfaan Aplikasi E-Planning | ( 16-May-2019 ) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Lantik Pejabat Pengawas (Eselon IV) | ( 15-May-2019 ) Tjahjo Kumolo: Kota Cerdas Jadi Solusi Permasalahan Kota |


JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan apreasiasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi inspektur upacara bendera pada Senin, (21/1/2018) di lapangan utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Ditjen Bina Bangda, saya menyampaikan apreasiasi telah mampu setidaknya tiga tahun terakhir ini menata daerah untuk lebih tertib dalam rangka melaksanakan Musrenbang, baik Musrenbang kabupaten/kota hingga Musrenbang provinsi, termasuk Musrenbang teknis sebelum memasuki Musrenbang nasional,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menempatkan posisi Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu sebagai leading sector dalam rangka penataan dalam konteks pembangunan yang ada di daerah. “Evaluasi tiga terakhir ini, masih ada hampir 78 triliun rupiah aspirasi APBN yang ditempatkan di daerah tidak terserap dengan baik. Ini berarti perencanaan, pelaksanaan program serta persiapan konsep anggaran belum berjalan maksimal,” imbuh Mendagri.

Menurut Mendagri dengan besar anggaran hingga 78 triliun rupiah dapat membangun tol dan membangun infrastruktur lainnya. Selain itu, Mendagri juga menyoroti serapan anggaran untuk gaji pegawai yang masih rendah. Data kepegawaian menyebut bahwa anggaran untuk gaji pegawai masih sisa. Untuk itu, Mendagri berpesan agar Musrenbang yang sudah cukup bagus juga perlu memikirkan bagaimana menggerakkan, mengorganisir, dan memastikan daerah agar program strategis pemerintah pusat harus bisa sejalan di daerah, karena DAK dan DAU hampir 90 persen anggaran dari pusat semua ke daerah.

Berkaitan dengan program prioritas provinsi, kota, dan kabupaten, Mendagri mengingatkan agar kepala daerah terpilih merealisasikan janji kampanye mereka dengan menyusun program rencana pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Tidak hanya sampai di situ, program rencana pembangunan daerah juga harus disinkronkan dengan program strategis nasional yang menyangkut pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Mendagri berharap Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama-sama Ditjen Administrasi Wilayah dan Ditjen Otonomi Daerah lebih banyak mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang bisa dilaksanakan di daerah sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi investasi di daerah bisa berjalan dengan cepat sesuai aturan dan mekanisme yang ada. “Karena Ditjen Bina Bangda itu begitu luas dan begitu kompleks, semua masalah daerah yang berkaitan dengan Bangda saya kira perlu kita tekankan dengan baik. Karena tidak bisa Bangda sendiri pasti berhubungan juga dengan Ditjen dan badan-badan lain yang cukup besar,” pesan Mendagri.

Untuk Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2019 rencananya akan dilaksanakan di dua provinsi. Untuk wilayah barat akan dilaksanakan pada 25 Februari 2019 hingga 1 Maret 2019 di Padang, Sumatera Barat dan wilayah timur akan dilaksanakan pada 8 Maret hingga 15 Maret di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Usai menjadi inspektur upacara, Mendagri menyapa dan bersalaman dengan pegawai Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kemudian, Mendagri  mengunjungi Data Center Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Mendagri kembali mengapreasiasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah sudah mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

Kunjungan Mendagri ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah ditutup dengan acara ramah-tamah dengan pegawai Ditjen Bina Pembangunan Daerah. [Mahfud Achyar]

about author