( 19-March-2019 ) Kemendagri Gelar Konfersi Pers Berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Publik | ( 15-March-2019 ) Sinkronisasi Nasional Pusat-Daerah | ( 14-March-2019 ) Sparing Games Bangda Basketball Club (BBC) di Kota Balikpapan | ( 12-March-2019 ) Rakortekrenbang: Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah | ( 03-March-2019 ) Antusiasme Rakortekrenbang Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali Dihadiri 2215 Peserta Dari 750 yang Diundang | ( 27-February-2019 ) Ramah tamah peserta Rakortekrenbang di Istana Gubernur Sumatera Barat |


PADANG, Bangda – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo di Grand Inna Muara, Padang, Senin (25/2/2019) dalam memberikan sambutan dan pengarahan pada pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2019, menekankan lima hal yang menjadi catatan penting bagi para peserta Rakortekrenbang dengan mengacu pada usulan RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Prioritas Nasional Tahun 2020 dengan menitikberatkan pada program kerja, yaitu;  1. Pembangunan manusia. 2. Penguatan konektivitas. 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi, 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air, dan 5. Stabilitas keamanan nasional.

 

“Di dalam pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2019 ini adalah suatu forum yang sangat-sangat penting dan strategis, akhirnya dari pihak kemendagri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengambil tema ‘Menyongsong Pembangunan 2020-2024 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selaras dan terintegrasi pertemuan hari ini,” kata Hadi, Senin (25/2/2019)

Ditambahkan oleh Hadi Prabowo, dalam melihat Indikator Pembangunan Indonesia bahwa profil kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, kemiskinan di tahun 2018 turun menjadi 1 digit, menjadi 9,66 persen yang semula pada Tahun 2017 sebesar 10,12 persen. Dalam sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi cukup stabil di tahun 2018 dikarenakan faktor stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan peningkatan investasi. Kondisi keadaan tenaga kerja Indonesia dalam hal tingkat pengangguran terbuka dalam empat tahun terakhir semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen (Februari 2018) dan 5,34 persen pada Agustus 2018. Sebagai tambahan, tercatat dari sejumlah 34 Provinsi, 76 % daerah telah mencapai target pertumbuhan ekonomi, 59 % daerah telah mencapai target pengurangan pengangguran, dan 79% Daerah telah berhasil menekan target kemiskinan.

Selain persoalan ekonomi, problem stunting perlu mendapatkan concern bagi semua stakeholder. Di tahun 2018 saja terdapat kurang lebih 8 juta anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, dan prevalensi stunting 1 dari 3 anak Indonesia. Di tahun 2019 pemerintah telah menetapkan 60 kab/kota yang menjadi fokus penurunan stunting dengan alokasi anggaran 123,1 T (5% APBN) yang terbagi dari 89,8 T (pusat) dan 33,4 T (daerah). Tentunya keberhasilan fokus pemerintah pusat di tahun 2019 ini perlu di fasilitasi oleh Pemda dalam menginternalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam Dokrenda.

Alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur ditahun 2019 naik 1,04% dari 410,7 T ditahun 2018, dengan sasaran target 1. Pembangunan/rekonstruksi/ pelebaran jalan (2.007 km), 2. Pembangunan Bandara Baru (4 unit), 3. Jaringan irigasi (ribu hektar-162), 4. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (27.067 m), 5. Pembangunan/penyelesaian rel KA (km'sp-415,2), dan 6. Bendungan (48 unit).

Untuk pembangunan pendidikan alokasi anggaran di tahun 2019, 492,5 T yang terbagi dari 163,1 T (pusat) dan 308,4 T (daerah), pembiayaan 21 T dengan 4 sasaran target, yaitu: 1. Program Indonesia Pintar 20,1 juta jiwa, 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 57 Juta Jiwa, 3. Pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas 56,1 ribu dan 4. Beasiswa Bidik Misi 471,8 ribu mahasiswa.

Diakhir sambutannya, Hadi Prabowo menyampaikan bahwa Target Prioritas Nasional dikoordinasikan oleh penanggungjawab Prioritas Nasional (PN) yaitu Bapppenas dengan memberikan usulan dan arahan kepada K/L dalam penyusunan kegiatan/proyek prioritas, dan pemda dalam program dan kegiatan prioritas. Sedangkan diluar Target Prioritas Nasiona (PN)l yang dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dengan mensinkronisasi dan memfasilitasi bersama K/L terkait dengan program/kegiatan/proyek K/L, dan pemda dalam program/kegiatan yang menjadi prioritas bagi daerah.

Pelaksanaan Rakortekrenbang tahun ini terdapat 34 desk yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Rakortekrenbang 2019 diselenggarakan dalam dua tahap berdasarkan regional, yaitu regional 1 dan regional 2. Untuk regional 1 terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali yang berlangsung sejak tanggal 25 Februari hingga 1 Maret 2019. Sementara untuk regional 2 terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Papua yang akan diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 11 hingga 15 Maret 2019. (AF)

Hari ke-2 Diskusi Panel (Foto: Mahfud Achyar)

about author