( 19-March-2019 ) Kemendagri Gelar Konfersi Pers Berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Publik | ( 15-March-2019 ) Sinkronisasi Nasional Pusat-Daerah | ( 14-March-2019 ) Sparing Games Bangda Basketball Club (BBC) di Kota Balikpapan | ( 12-March-2019 ) Rakortekrenbang: Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah | ( 03-March-2019 ) Antusiasme Rakortekrenbang Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali Dihadiri 2215 Peserta Dari 750 yang Diundang | ( 27-February-2019 ) Ramah tamah peserta Rakortekrenbang di Istana Gubernur Sumatera Barat |


PADANG, Bangda – Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) R. Budiono Subambang di Grand Inna Muara, Padang, Kamis (28/2/2019) memberikan sambutan dan penutupan acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 1, tahun 2019. Budiono dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas partisipasi 17 utusan daerah dari Sumatera, Jawa dan Bali, pejabat di lingkungan kementerian PPN/Bappenas, dan 27 Kementerian/Lembaga  dan non Kementerian atas kolaborasi dan sinergi yang dibangun di acara rakortekrenbang. Begitu juga dengan kehadiran dari Kementerian ATR, BPN, BNPB,  Badan POM, dan Kemenko Maritim sebagai observer. Terimakasih dan Apresiasi juga diberikan kepada tuan rumah yang telah memberikan dukungan untuk kelancaran rakortekrenbang yang telah diselenggarakan di ranah minang.

Kortekrenbang tahun ini disambut dengan sangat antusias jika dilihat dari jumlah 2215 peserta dari 750 peserta yang diundang.  “Selama empat hari ini kita berintegrasi dan berdiskusi untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah untuk tahun 2020 dalam rakortekrenbang 2019 yang bertemakan "Menyongsong Pembangunan Indonesia 2020-2024 Melalui RKPD dan RKP Tahun 2020 yang Selaras dan Terintegrasi", kata Boediono, Kamis (28/2/2019) sore.

Dalam forum rakortekrenbang kali ini difokuskan pada target nasional serta prioritas daerah dimana telah disepakati antara lain; 1. Jumlah keseluruhan yang diusulkan oleh OPD provinsi sejumlah 6.290 usulan dan telah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi 96% usulan, 2. Jumlah total keseluruhan yang diusulkan OPD Kab/Kota 24.764 usulan dan telah diverifikasi oleh Bapppeda Provinsi 65, 4% usulan, 3. Dari semua usulan Provinsi terdapat 61% usulan yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Bina Bangda, dan 2.607 atau sekitar 41% usulan yang sudah dibahas. Dari total usulan Kabupaten yang sudah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi terdapat 5,5% usulan yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Bina Bangda dari 812 atau 3,9% usulan dibahas. Dari total 2.607 usulan Provinsi yang dibahas terdapat 32,3% usulan yang telah dilakukan dan diusulkan oleh K/L. Dari total 812 usulan Kab/Kota yang dibahas terdapat 9.5% usulan yang telah dilakukan oleh K/L.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan beberapa hal; 1. Masih terdapat usulan khususnya dari Kab/Kota yang belum terverifikasi didalam aplikasi yang disebabkan waktu tahapan proses rakortekrenbang dan pengajuan usulan yang relatif singkat, 2. K/L yang masih banyak belum melakukan persetujuan secara langsung dari usulan yang sudah dibahas karena masih dalam proses penyusunan Renja K/L, 3. Rendahnya usulan Kab/Kota yang telah disetujui dimungkinkan adanya duplikasi dengan usulan Provinsi.

Lanjut Boediono, akan ada rekomendasi untuk rakortekrenbang kedepan; 1. Peran verifikasi bertahap dalam aplikasi sehingga usulan yang disampaikan menjadi prioritas usulan, 2. Waktu yang terbatas memerlukan pembahasan berbasis online sebagai tindak lanjut hasil rakortek, 3. Pemerintah Provinsi perlu mengawal usulan dari Kab/Kota yang sama, bisa diambil dan sifatnya prioritas untuk dibahas didalam rakortekrenbang, 4. Perlu dipastikan keterwakilan K/L yang hadir pemegang hak akses renja K/L, sehingga dalam proses pembahasan sudah dapat langsung memberikan persetujuan, 5. Perlunya K/L yang hadir langsung memberikan persetujuan dalam pembahasan rakortekrenbang apabila memang usulan dari Provinsi dan Kab/Kota telah disetujui supaya tersimpan didalam sistem.

Hasil-hasil yang telah disepakati dan dituangkan didalam berita acara yang telah ditandatangi bersama di dalam rakortekrenbang tidak menjadi satu-satunya dasar menetapkan program/kegiatan di tahun 2020 dalam perencanaan RKP dan RKPD. “Proses perumusan program/kegiatan memerlukan pembahasan dan diskusi yang lebih lanjut sebelum tahap final yaitu musrenbang provinsi yang akan dilaksanakan antara bulan Maret-April dan rakornas Kepala Bappeda Prov, dan Kab/Kota seluruh Indonesia pada minggu ke-tiga April dan puncaknya pada Musrenbang akhir April 2019, kata Boediono.

Hasil yang diharapkan dari rakortekrenbang regional 1 di Sumatera Barat tambah Boudiono adalah; 1. Tersentuhnya program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran Pusat-Daerah telah menunjukkan lokasi target pembangunan nasional tahun 2019, 2. Terwujudnya komitmen Daerah dalam mendukung pencapaian lima usulan prioritas nasional tahun 2020, 3. Terciptanya koordinasi yang lebih baik antara Pusat-Daerah, 4. Gubernur sebagai wakil pemerintahan di Daerah dapat menjabarkan hasil rakortekrenbang ke Kab/Kota dengan melaksanakan kortekrenbang tingkat Provinsi, 5. Terwujudnya program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi daerah dan kerja sama dengan swasta atau pembiayaan investasi non anggaran dan pemerintahan diluar APBN dan APBD.

Rakortekrenbang regional 1 wilayah Sumatera, Jawa dan Bali ditutup dengan memberikan piagam dari Kementerian Dalam negeri kepada; 1. Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Prov Sumatera Barat, 2. Deputi Pengembangan Regional, Bappenas yang diwakili oleh Direktur Otonomi Daerah. Piagam diserahkan oleh Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) R. Budiono Subambang. (AF) (Foto: Mahfud Achyar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about author