( 15-July-2019 ) Pemenang TPID Award 2019 Segera Diumumkan | ( 15-July-2019 ) Informasi Publik | ( 11-July-2019 ) Pemerintah dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting Guna Pastikan Inflasi 2019 Terjaga di Kisaran 3,5% | ( 11-July-2019 ) Cegah Bahaya Rokok, Pemerintah Daerah Perlu Terapkan Kawasan Tanpa Rokok | ( 10-July-2019 ) Harganas 2019: Hari Keluarga, Hari Kita Semua | ( 28-June-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Imbau Pemerintah Daerah Integrasikan RAD AMPL ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kamis, (2/5/2019) di Ruang Rapat Lantai 2 – Selatan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan agenda utama membahas “Percepatan Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton”.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, dalam penyelenggaraan jalan khususnya jalan aspal, terdapat tiga jenis campuran yang bisa digunakan yaitu plastik, karet, dan aspal buton. Saat ini, penggunaan materian campuran untuk aspal harus berdasarkan zonasi. Untuk penggunaan aspal buton diterapkan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Sebagai informasi, aspal Buton merupakan kekayaan alam Indonesia karena depositnya diperkirakan sebanyak 663 juta ton dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton. Aspal Buton tidak persis sama dengan aspal minyak sehingga teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan menggunakan aspal minyak.

Untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri dan sekaligus menghentikan impor aspal minyak, aspal Buton harus diproses secara ekstraksi. Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan kandungan bitumen yang terdapat di dalam pori-pori batuan dari batu-batuan pengikatnya.

Menurut Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori, untuk mencapai target produksi 1 juta tos aspal Buton ekstraksi per tahun diperlukan perencanaan yang terintegrasi sehingga prosesnya sejalan dengan rencana Pembangunan Pulau Buton secara menyeluruh dan berkesinambungan. “Harus membangun pulau Buton menjadi sebuah kawasan industri aspal Buton yang berwawasan lingkungan dan harmoni dengan masyarakat setempat sehingga berdampak ekonomi,” jelas Hudori.

Lebih lanjut, Hudori menambahkan bahwa dalam mengkaji dan menilai Rencana Pembangunan Industri Daerah harus memperhatikan hal-hal berikut, 1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2) kepentingan umum; 3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; 4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta 5) potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Hingga saat ini, Kemendagri telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi terhadap 13 provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. [Mahfud Achyar]

 

 

about author