( 20-May-2019 ) Hari Kebangkitan Nasional ke-111: Bangkit untuk Bersatu | ( 17-May-2019 ) Kemendagri Gelar Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 | ( 17-May-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Pemanfaan Aplikasi E-Planning | ( 16-May-2019 ) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Lantik Pejabat Pengawas (Eselon IV) | ( 15-May-2019 ) Tjahjo Kumolo: Kota Cerdas Jadi Solusi Permasalahan Kota | ( 10-May-2019 ) 2045, Indonesia Diprediksi Peringkat Keempat Sebagai Negara dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia |


JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kamis, (2/5/2019) di Park Hotel, Cawang, Jakarta Timur.

Pada sambutannya, Hudori mengatakan dalam perencanaan pembangunan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk lima tahun (2015-2019) mengacu pada arahan, target, dan rencana strategis di dalam RPJMN tahun 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015).

Perencanaan nasional, lanjut Hudori, merupakan pedoman pembangunan yang akan dilaksanakan di Indonesia agar mempunyai satu arah dan tujuan serta pemangku kepentingan mempunyai target yang sama. “Dalam implementasi pelaksanaannya diperlukan sinkronisasi dan sinergi antarpenyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan dilaksanakannya sinkronisasi dan sinergi ini diharapkan proses implementasi tujuan dan target yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan secara sistematis, efisien, transparan, dan terukur serta bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Hudori.

Berkaitan dengan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, Hudori menilai masyarakat harus mendapatkan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam implementasi untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara untuk pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,” tandas Hudori.

Melalui rapat koordinasi pusat dan daerah guna membahas SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hudori berharap dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi fungsi koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal perumahan rakyat di daerah. [Mahfud Achyar]

 

 

about author