( 24-July-2019 ) Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Presiden 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | ( 22-July-2019 ) Indonesia Development Forum 2019 Dorong Pendekatan Baru Hadapi Tantangan Pembangunan Indonesia | ( 19-July-2019 ) Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Dinamika Polemik Pemerintah Kota Tangerang dengan Kemenkumham | ( 19-July-2019 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Asitensi Dan Supervisi Daerah Dalam Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | ( 18-July-2019 ) Entry Meeting Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 | ( 18-July-2019 ) Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran |

JAKARTA - Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori memimpin rapat penerapan integrasi e-planning dan e-budgeting pada Selasa, (11/6/2019) di Ruang Rapat Data Center Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan. Rapat tersebut penting dilaksanakan guna melaksanakan amanat Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK).

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Hudori mengatakan Ditjen Pembangunan Daerah telah membangun aplikasi perencanaan (e-planning), di mana aplikasi tersebut merupakan tools yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu, Hudori juga memperkenalkan tahapan-tahapan yang terdapat pada aplikasi e-planning penyusunan dokumen perencanaan RKPD, di mana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah juga sedang menyusun konsep peraturan perundangan (Permendagri) tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point issue mengenai progres perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, antara lain; 1) aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah terintegrasi namun masih perlu dilakukan beberapa penyempurnaan mengenai dengan kebutuhan data/informasi yang akan diintegrasikan; 2) perlu adanya payung hukum mengenai kodefikasi program dan kegiatan; 3) dalam penyusunan peraturan perundangan tentang Nomenklatur Kodefikasi dan Bagan Akun Standar (BAS) diusulkan digabung dalam satu Permendagri; serta 4) dalam penyempurnaan integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran, akan dilakukan penyesuaian dengan mengikuti payung hukum tentang nomenklatur kodefikasi dan BAS yang baru.

Rapat penerapan integrasi e-planning dan e-budgeting dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, InspekturJenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi beserta pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Inspektorat Jenderal dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.

about author