DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kemendagri Turut Ambil Peran Tangani Kasus Agraria di Daerah

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menghadiri rapat koordinasi konflik agraria pada Rabu, (12/6/2019) di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran No. 16, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan membangun mekanisme kerja lintas kementerian/lembaga dalam penanganan dan penyelesaian konflik agraria dengan melibatkan kewenangan yang ada di berbagai sektor dan lintas kementerian/lembaga.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting pada rapat yang dipimpin oleh Kepala KSP dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, serta para pejabat yang mewakili kementerian antara lain: 1) terdapat kasus masuk dari laporan masyarakat periode 2016-2019 sebanyak 666 kasus, 1.0457.084 Ha dan 176.132 KK; 2) terdapat 2 tipologi konflik yaitu konflik agraria di kawasan hutan (KLHK dan Pemda, BUMN/Perhutani, Perusahaan Swasta) dan agraria di luar kawasan hutan (pengadaan tanah untuk infrastruktur, aset negara dan HGU/HGB); 3) strategi penanganan 666 kasus tersebut dibagi menjadi tiga yaitu jangka pendek 167 kasus (tahun 2019), jangka menengah 92 kasus, dan jangka panjang 154 kasus; serta 4) dalam penanganan isu kunci penyelesaian konflik agraria, Kemendagri diberikan peran untuk menangani kasus pertanahan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.