DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Muhammad Hudori Ingatkan Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan Program FMSRB

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pengelolaan Risiko Banjir Tahun 2020 ‘Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)’ pada Rabu, (19/6/2019) di Millenium Hotel Jakarta.

Pada sambutannya, Hudori mengatakan rapat tersebut penting dilaksanakan lantaran sebagai forum untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi kinerja dan koordinasi pelaksanaan program FMRSB, baik di pusat maupun di daerah. “Program FMSRB ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengurangi risiko banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai,” papar Hudori.

Hudori menambahkan sasaran dari program FMSRB di antaranya meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir, kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendalian banjir, kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat, serta kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

Mengingat penanggulangan bencana merupakan program atau kegiatan yang bersifat cross cutting issues, Hudori mengingatkan peran dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Di tingkat pusat, program ini melibatkan beberapa kementerian antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Sementara di tingkat di daerah melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah antara lain Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perhutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat,” imbuh Hodori.

Menurut Hudori, tujuan dan sasaran program FMSRB dapat tercapai secara optimal apabila terjadi koordinasi dan sinkronisasi agenda kegiatan dari masing-masing pemangku kepentingan. “Harus ada perhatian secara khusus sejak progres perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal ini, maka peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Central Project Management Unit (CPMU) dan peran Bappeda sebagai Project Management Unit/Project Implementating Unit (PMU/PIU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan sinkronisasi agenda kegiatan dari pemangku kepentingan yang lain,” kata Hudori.

Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pengelolaan Risiko Banjir Tahun 2020 dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Maluku, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Ambon. [Mahfud Achyar]