Ditjen Bina Pembangunan Daerah Imbau Pemerintah Daerah Integrasikan RAD AMPL ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

SEMARANG, JAWA TENGAH – Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Zanariyah membuka “Workshop Integrasi Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” pada Senin, (24/6/2019) di Semarang, Jawa Tengah.

Pada sambutannya Zanariyah mengatakan pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan pembinaan umum kepada pemerintah daerah yang menjadi salah satu fungsi dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur melalui Perpres No. 11 Tahun 2015 dan Permendagri No. 43 Tahun 2015 yaitu fasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, Zanariyah menambahkan dalam rangka mewujudkan SDGs pada 2030, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan nasional yang menghendaki agar akses universal terhadap air minum layak memenuhi unsur 4K yaitu Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“Mengingat tahun 2019 merupakan tahun terakhir masa berlakunya RPJMN 2015-2019 maka kebijakan ini tentunya harus dilanjutkan dan menjadi muatan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi dasar atau dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L),” jelas Zanariyah.

Hudori berharap pemerintah daerah dapat mengintegrasikan berbagai program prioritas dan kebijakan nasional di bidang air minum dan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Selain sebagai perwujudan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, hal ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” imbuh Zanariyah.

Berdasarkan data (Susenas, BPS) hingga tahun 2018 capaian untuk air minum layak baru  sekitar 61,29% sedangkan untuk sanitasi sebesar 74,58%. Berkaitan dengan hal itu, Hudori menilai perlu dilakukan percepatan melalui kegiatan fasilitasi kepada Pemda. Fasilitasi ditujukan kepada aparatur perencana dan pelaksana program Pamsimas-III di daerah tentang mekanisme pengintegrasian program-program prioritas yang ada dalam dokumen RAD-AMPL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 “Dengan adanya kegiatan fasilitasi ini kiranya dapat memenuhi harapan kita semua untuk bisa mendorong pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan urusan di bidang air minum dan sanitasi menjadi lebih baik. Begitu juga halnya pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan air minum dan sanitasi di daerahnya,” kata Zanariyah. [Mahfud Achyar]