( 22-July-2019 ) Indonesia Development Forum 2019 Dorong Pendekatan Baru Hadapi Tantangan Pembangunan Indonesia | ( 19-July-2019 ) Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Dinamika Polemik Pemerintah Kota Tangerang dengan Kemenkumham | ( 19-July-2019 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Asitensi Dan Supervisi Daerah Dalam Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | ( 18-July-2019 ) Entry Meeting Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 | ( 18-July-2019 ) Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran | ( 15-July-2019 ) Pemenang TPID Award 2019 Segera Diumumkan |

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menghadiri pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Semester II pada Rabu, (10/7/2019) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat.

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tersebut bertujuan untuk memastikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 tetap berada dalam kisaran 3,5%±1%.

Pada kesempatan itu, Dirjen Keuangan  menyampaikan Kemendagri sudah mendukung pembiayaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri sedang mempersiapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019 bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seperti yang dilansir siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian pada laman www.ekon.go.id mengatakan realisasi inflasi selama semester 1 tahun 2019 terjaga pada tingkat 3,2% (yoy) dan 2,05% (ytd), atau masih terkendali sesuai dengan target sasaran tahun 2019.

“Secara spasial, inflasi daerah juga terkendali. Terjaganya realisasi inflasi semester 1 tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sejalan dengan konsistensi seluruh elemen Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID kabupaten/kota dalam menjalankan strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersedian Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) serta mengimplementasikan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019-2021,” jelas Darmin.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia telah menginventarisasi beberapa tantangan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2019, antara lain potensi kemarau panjang dan tantangan menjaga ketersediaan pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) maksimal pada level 5% (yoy) dan menjalankan kebijakan utama 4K.

“Kebijakan mendorong hilirisasi produk pertanian, perbaikan sistem logistik, peningkatan produktivitas pertanian, penerapan sistem cluster di sektor pertanian perlu disinergikan dengan segenap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” imbuh Darmin.

Pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. (Mahfud Achyar/Sumber: Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian).

 

about author