Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Rabu, (17/7/2019) di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan uji publik memiliki arti penting bagi kita semua selain sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Permendagri. “Acara ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita semua, mengingat bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing daerah; serta juga merupakan satu kesatuan dan bagian integral pembangunan nasional,” jelas Hudori.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan keberhasilan tujuan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari proses pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan hingga proses penganggaran. Untuk itu, Hudori menilai diperlukan konsistensi perencanaan dan penganggaran khususnya memaknai arti pembangunan daerah saat ini yaitu daerah sendiri yang membangun daerahnya bukan hanya pusat membangun daerah.

“Untuk mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, dibutuhkan suatu instrumen yang digunakan sebagai jembatan dalam menghubungkan proses tersebut. Kodefikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang dimaksud,” imbuh Hudori.

Akan tetapi, kata Hudori, selain menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, saat ini juga perlu diperhatikan juga berkaitan dengan perkembangan era industri 4.0 di mana pemerintah dituntut untuk bersikap responsif, cepat, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sementara itu, untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah membuat peta jalan yang terdiri dari penyesuaian regulasi perencanaan dan penganggaran; pengaturan nomenklatur program dan kegiatan; pembaharuan database program dan kegiatan dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgeting); penyusunan rencana pembangunan daerah melalui aplikasi e-planning; serta penyusunan anggaran daerah melalui aplikasi e-budgeting.

“Melalui peta tersebut diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat sejalan, baik secara horizontal maupun vertikal. Kondisi saat ini kita baru memasuki tahapan penyesuaian regulasi perencanaan dan penganggaran dimaksud, namun pada prinsipnya seluruh tahapan peta jalan tersebut secara bersamaan telah kami siapkan,” pungkas Hudori.

Melalui kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Hudori berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan inventarisasi permasalahan yang dihadapi daerah berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi; memeroleh masukan melalui diskusi interaktif antara pusat dan daerah; serta daerah dapat ikut terlibat langsung serta ikut bertanggungjawab terhadap aturan yang disusun bersama. [Mahfud Achyar]