DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Presiden 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwignyo menghadiri Rapat Kerja Teknis Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada Senin, (22/7/2019).

Pada kesempatan itu, Nyoto Suwignyo menyampaikan paparan yang mengangkat topik “Koherensi Kebijakan Terkait Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri”.

Nyoto mengatakan Kemendagri memiliki peran dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang diatur dalam Peraturan Presiden 21/2019 tentang pelaksanaa Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. “Dukungan Kemendagri dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri antara lain melaksanakan Rencana Aksi Nasional, pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, serta tembusan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah,” jelas Nyoto.

Lebih lanjut, Nyoto mengingatkan agar Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang akan disusun oleh Pemda sebagai amanat dari Perpres masuk dalam alur perencanaan pembangunan daerah agar dapat teralokasikan dalam anggaran.

Selain itu, Nyoto juga meminta KLHK untuk segera menyelesaikan pedoman penyusunan RAD dan memanfaatkan Pilkada serentak 2020 agar dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan perencanaan daerah serta dimanfaatkan sebagai bahan bagi calon kepala daerah.

Rapat Kerja Teknis Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri bertujuan untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, memperkuat komitmen pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan rencana aksi, serta menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. [Mahfud Achyar]