DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penilaian Percepatan Penurunan Stunting Diumumkan Secara Nasional Setiap Akhir Agustus

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

BALI – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri membuka Workshop Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Penanganan Stunting Kabupaten oleh Provinsi pada Kamis, (25/7/2019) di Hotel Plagoo Nusa Dua Bali.

Pada sambutannya, Hudori mengatakan percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota yang hasilnya akan diumumkan secara nasional setiap bulan Agustus. “Penilaian kinerja tahun ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan stunting,” jelas Hudori.

Hudori juga mengatakan dalam melaksanakan penilaian kinerja bagi kabupaten/kota, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. “Petunjuk teknis ini disusun dengan mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota yang telah di terbitkan KemenPPN/Bappennas, sehingga petunjuk teknis ini juga dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi secara internal kualitas dan hasil pelaksanaan aksi integrasi/konvergensi di kabupaten/kota masing-masing,” imbuh Hudori.

Penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi, kata Hudori, merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Perbaikan ini dilakukan melalukan delapan pelaksanaan aksi integrasi/konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. “Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota,” lanjut Hudori.

Selain itu, hasil penilaian kinerja kabupaten/kota diumumkan setiap pertengahan bulan Agustus untuk tingkat provinsi dan selanjutnya diumumkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada akhir bulan Agustus. Ruang lingkup penilaian kinerja menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan aksi-aksi integrasi/konvergensi.

Melalui kegiatan Workshop Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Penanganan Stunting Kabupaten oleh Provinsi, Hudori berharap dapat menambah wawasan, saling bertukar ide atau gagasan, serta saling berbagi pengalaman atau best practice yang diterapkan di daerah masing-masing. [Mahfud Achyar]