Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri Sosialisasikan NSPK IPDMIP

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

YOGYAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi sosialisasi NSPK Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program(IPDMIP) di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Senin, (29/07/2019).

Pada sambutannya, Hudori  menjelaskan ketersediaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah merupakan hal yang krusial, terlebih lagi bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menyentuh berbagai pemangku kebijakan, salah satunya adalah irigasi.

“Sebagai kegiatan yang perlu dukungan berbagai pihak, pengelolaan irigasi harus melihat kepada output yang diharapkan sektor-sektor terkait dan dapat memberikan outcome yang nyata bagi masyarakat,” jelas Hudori.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri selaku National Program Implementation Unit (NPIU) Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu Partisipatif atau disebut juga Program IPDMIP pada pelaksanaannya telah menghasilkan beberapa panduan sebagai acuan daerah peserta program dalam melaksanakan pengelolaan irigasi di daerahnya secara optimal. “Daerah lain dapat mengadopsinya, mereplikasi sistem pengelolaan irigasi sekaligus menjadi standar dan acuan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah lain,” imbuh Hudori.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo menyampaikan tentang urgensi sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkuren di daerah yang saat ini sedang dalam proses finalisasi penyusunan berupa rancangan peraturan menteri dalam negeri. “Diharapkan nantinya akan menjadi tools untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah,” kata Nyoto.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Subdit Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait serta organisasi perangkat daerah provinsi antara lain Bappeda, dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum serta dinas yang membidangi urusan pertanian.