Rapat Orientasi Mitra Lokal Ford Foundation

Dipublikasikan oleh : AR

Jakarta- Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Zanariah membuka rapat Orientasi Mitra Lokal Ford Foundation pada Senin, (12/8/2019) di Swissbel-Hotel, Kalibata, Jakarta.  Rapat orientasi calon mitra lokal International Non Organization (INGO) Ford Foundation diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat pra-orientasi guna menyetujui calon mitra lokal mendapatkan pendanaan hibah dari Ford Foundation.

Rapat orientasi ini dihadiri oleh perwakilan dari; Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kementerian Sekretariat Negara; Direktorat Sosial Budaya dan OINB, Kementerian Luar Negeri; Direktorat Perpajakan II, Kementerian Keuangan; Direktorat 32 Badan Intelijen Negara; Direktorat B BAIS TNI; dan Direktorat Keamanan Negara Baintelkam MABES POLRI.

Pada kesempatan orientasi tersebut, 13 calon mitra lokal mendapatkan kesempatan mengenalkan profil dan rencana kegiatan yang akan dilakukannya. 13 calon mitra lokal tersebut adalah; Perkumpulan IDEA (Institute of Development and Economic Analysis); Konsil LSM Indonesia; Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link); Yayasan SMERU (SMERU Research Institute); Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia (Indonesia Resource Studies); PT. Serasi Kelola Alam; Communication for Change (PT. Gagas Wacana Reformasi); PT. Katadata Indonesia; Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP); PT. CORE Nusa Perkasa (CORE Indonesia); Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara; PT. Daya Teknologi Strategi Indonesia; Yayasan Pendidikan International Indonesia (Indonesia International Education Foundation).

Terhadap calon mitra lokal yang diusulkan pada prinsipnya disetujui dengan catatan sebagai berikut, 1) Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja utama dari Ford Foudation dan K/L terkait sebagai penerima manfaat dan dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan mitra; 2) Tidak terlibat politik praktis dan kegiatan intelejen; 3) Komposisi kontribusi pembiayaan program minimal 70% dan operasional maksimal 30%; 3) Tertib administrasi perpajakan; 4) Lokasi pelaksanaan program wajib sesuai dengan yang terdapat dalam MSP; 5) Waktu pelaksanaan program menyesuaikan dengan MSP yang berlaku; dan 6) Segala bentuk publikasi (film dokumenter, film pendek, film iklan, buletin, brosur, poster dan leaflet) harus seijin Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan diketahui oleh Tim Inter Kementerian. (ED)