DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Pembahasan Penetapan Perda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi rapat pembahasan percepatan penetapan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat, (9/8/2019) di Ruang Rapat Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Iwan mengatakan RZWP-3-K Provinsi Bangka Belitung saat ini dalam tahap penyusunan dokumen antara. Kendala penyusunan RZWP-3-K yaitu belum adanya kesepakatan penentuan alokasi ruang di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus berkaitan dengan kegiatan pertambangan timah yang sebagian besar berada di wilayah perairan 0-2 mil.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan saat ini terdapat banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah di perairan provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Adanya kegiatan pertambangan timah tersebut memberikan dampak negatif terhadap sektor perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya sehingga di Perda RZWP-3-K diusulkan untuk dihapus di beberapa lokasi,” jelas Iwan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melaksanakan pembahasan dengan DPRD Provinsi untuk menyepakati alokasi ruang di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, dan Bangka Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang sudah disepakati alokasi ruangnya. Sebelumnya, Pulau Belitung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Geopark sehingga diarahkan untuk bebas kegiatan pertambangan timah dan pengembangannya akan difokuskan pada kegiatan wisata dan pendukungnya.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan ruang laut sekaligus sebagai media untuk mengontrol kegiatan di wilayah perairan 0-12 mil karena di dalamnya secara tegas mengatur pengalokasian ruang berdasarkan pendekatan scientific based dan kesepakatan di antara pemangku kepentingan. Saat ini, dokumen KLHS RZWP-3-K telah divalidasi oleh KLHK dan dalam proses penerbitan surat validasi.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD akan menentukan dan menyepakati alokasi ruang dalam RZWP-3-K untuk selanjutnya disampaikan kepada KKP guna dilakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.