DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Program FMSRB Tidak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka Rapat Koordinasi Capaian Program Pengelolaan Risiko Banjir Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) pada Rabu, (21/8/2019) di Lor In Sentul Hotel.

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan Program FMSRB dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengurangi risiko banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai.

Lebih lanjut, Hudori menjelaskan ada empat sasaran dari Program FMSRB, yaitu pertama untuk meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir, kedua meningkatnya kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir, ketiga meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat, serta keempat meningkatnya kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

“Pelaksanaan pengelolaan risiko banjir pada Program FMSRB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga intervensi non fisik dengan upaya mengubah paradigma dan kegiatan yang berorientasi pada pengendalian banjir yang meliputi cara-cara fisik menjadi orientasi banjir terintegrasi (integrated flood management), peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir, sehingga peningkatan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam program ini,” jelas Hudori.

Hudori juga menekankan peningkatan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Program FMSRB bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. “Untuk itu, kita telah merekrut rekan-rekan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk mendampingi masyarakat dalam membentuk kelompok, merencanakan, dan melaksanakan program dan kegiatan,” imbuh Hudori.

TPM menjadi ujung tombak dan dinamisator mitigasi bencana di tingkat masyarakat serta sebagai mediator aktif antara Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) dengan unsur perangkat daerah. Mengingat pentingnya peran TPM dalam menyukseskan Program FMSRB, maka TPM harus menguasai tiga prinsip pemberdayaan, yaitu enabling (menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), empowering (memperkuat potensi menuju kesejahteraan), dan protecting (memberi perlindungan jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah).

Selain itu, Hudori juga berpesan mengenai peningkatan kinerja program pengelolaan risiko banjir, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. “Tidak terbatas hanya pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan di tingkat perangkat daerah, namun juga untuk melihat pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui penguatan kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi masyarakat dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkan,” kata Hudori.

Melalui Rapat Koordinasi Capaian Program Pengelolaan Risiko Banjir Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) yang digelar selama tiga hari, Hudori berharap dapat meningkatkan kapasitas TPM dalam menjalankan tugas yang beragam dengan berbagai keahliannya, termasuk di dalamnya memfasilitasi dan mengkoordinasikan masyarakat. [Mahfud Achyar]