DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pemerintah Dorong Program Satu PAUD Satu Desa

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menjadi salah satu pembicara pada Seminar Nasional: Mewujudkan Generasi Unggul dan Berkualitas Melalui Gerakan Satu PAUD Satu Desa” yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Kamis, (29/8/2019) di Hotel All Seasons Thamrin Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hudori menyampaikan materi yang mengangkat topik “Strategi Mendorong Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Satu PAUD Satu Desa untuk Generasi Emas Indonesia 2045”.  Ia mengatakan ada tiga masalah yang dihadapi dalam mewujudkan PAUD yaitu masalah satuan pendidikan, masalah pendidik dan tenaga kependidikan, dan masalah proses belajar mengajar. “Untuk masalah satuan pendidikan, dari total jumlah desa sekitar 83.000 desa masih terdapat 23.000 desa yang belum memiliki akses PAUD. Sementara PAUD yang telah berdiri baru sekitar 40% yang terakreditasi. Gerakan satu PAUD satu desa baru tercapai 75,1%. Masih ada kepala daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki komitmen untuk program Satu PAUD Satu Desa,” ungkap Hudori.

Sementara itu, untuk masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Hudori menyebut kurangnya jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi akademik S1 dan sertifikat pendidik. Padahal PAUD membutuhkan sekitar 600.000 guru untuk melayani lebih dari 6 juta anak usia dini yang belum terlayani (6.284.920 anak). Selain itu, kesejahteraan guru PAUD juga belum diperhatikan secara memadai.

Percepatan pelaksanaan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan PAUD oleh daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Guna tercapainya program Satu PAUD Satu Desa, Hudori menilai perlu adanya komitmen dari semua kepala daerah kabupaten/kota. Hudori menghimbau kepala daerah untuk melakukan percepatan penerapan SPM Bidang Pendidikan yang menjadi wewenang Pemda kabupaten/kota (Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan); membentuk tim penerapan SPM di daerah di kabupaten/kota; pemerintah daerah kabupaten/kota segera melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang menjadi wewenangnya dengan target 100% anak usia sekolah di daerahnya wajib mendapatkan pelayanan pendidikan (Permendagri No. 100 Tahun 2018) dengan mutu minimal yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Pendidikan (Permendikbud No. 32 Tahun 2018); serta mengalokasikan APDB untuk menerapkan SPM Pendidikan PAUD.

Selain itu, perlu adanya kerja sama stakeholder antar Pemda dan antar desa untuk memberikan akses pendidkan PAUD seluas-luasnya bagi anak usia dini; gubernur segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh bupati dan walikota untuk menyukseskan program Satu PAUD Satu Desa; perlu memberikan ruang kepada Bunda PAUD dan Tim Penggerak PKK di daerah untuk terlibat aktif dalam membantu menyukseskan program Satu PAUD Satu Desa; perlu kampanye dan sosialisasi secara berkelanjutan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini dengan menyediakan Satu PAUD Satu Desa; serta alokasi anggaran untuk mendukung suksesnya program Satu PAUD Satu Desa pada APBD kabupaten/kota. [Mahfud Achyar]