Pemerintah Daerah Diminta Segera Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Selasa, (17/9/2019) di Orchardz Hotel Jakarta.

Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging.

Pada sambutannya, Eduard mengatakan tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mengawal pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah di otonomikan ke daerah, apakah berjalan sesuai dengan koridor/NSPK yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan dari pembangunan daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang diotonomikan adalah pelayanan wajib dasar yang ketentuannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas merupakan salah satu dari 6 (enam) jenis urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 7 (tujuh) jenis pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas yakni: 1). Pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat  Daerah provinsi; 2). Pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan umum Daerah kab/kota; 3). Pelayanan informasi rawan bencana daerah kabupaten/kota; 4). pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah kabupaten/kota; 5). pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah kabupaten/kota; 6). pelayanan penyelamatan kebakaran daerah kabupaten/kota; serta 7). pelayanan penyalamatan kebakaran daerah kabupaten/kota.

Eduard mengingatkan pemerintah daerah untuk segera membentuk tim penerapan SPM provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan membentuk Tim Penerapan SPM, maka Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPM di daerahnya, lebih terkoordinasi dalam melakukan pengumpulan dan penyediaan data yang valid serta aktual sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); serta melakukan penghitungan dan menyusun rencana pemenuhan SPM bidang Trantibumlinmas sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” kata Eduard.

Selain itu, Eduard juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat menerapkan pencapaian 100% target SPM bidang Trantibumlinmas sebagai kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan hasil penerapan SPM bidang Trantibumlinas paling lambat setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir sebagai salah satu bentuk kinerja kepala daerah yang menjadi materi muatan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur LPPD, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Tidak hanya sampai di situ, pemerintah daerah, kata Eduard, harus melakukan sosialisasi fungsi pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam penerapan SPM bidang Trantibumlinmas. [Mahfud Achyar]