Ditjen Bina Pembangunan Daerah Gelar Pertemuan Pusat dan Daerah Guna Bahas Evaluasi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan pusat dan daerah dalam rangka workshop evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Senin, (7/10/2019) hingga Rabu, (9/10/2019) di Ibis Styles Jakarta Gajah Mada.

Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging yang didampingi oleh Kepala Subdirektorat Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gifarini.

Pada sambutannya, Eduard mengatakan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. “Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama pemerintah saat ini. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam membangunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik,” jelas Eduard.

Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan tepat sasaran, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). “SPM ini yang akan menjadi tolak ukur yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” imbuh Eduard.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 disebutkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada 5 Januari 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengatur jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar yang wajib diterima oleh warga negara sesuai dengan enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan sosial.

Selain mengatur jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tahapan penerapan SPM yang terdiri dari pengumpulan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; penyusunan rencana kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; serta pelaporan penerapan SPM.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah daerah difokuskan pada tahapan pengumpulan data, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar di dalam dokumen perencanaan daerah.  Tahapan pengumpulan data, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang dikeluarkan oleh pembina teknis SPM Urusan Trantibumlinmas yakni Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Standar teknis SPM urusan Trantibumlinmas, kata Eduard, tertuang dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 untuk suburusan bencana, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 untuk suburusan kebakaran, dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 untuk suburusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka menjamin pemenuhan dan kesinambungan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka pemerintah daerah wajib untuk mencantumkan dan menganggarkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada regulasi yang berlaku di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Eduard.

Melalui pertemuan pusat dan daerah dalam rangka workshop evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas, Eduard berharap dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk menerapkan SPM khususnya SPM urusan Trantibumlinmas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. [Mahfud Achyar]