Pemerintah Pusat Dorong Pemerintah Daerah Percepat Implementasi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging membuka secara resmi pertemuan pusat dan daerah dalam rangka workshop evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Senin, (14/10/2019) di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran.

Pada sambutannya, Eduard mengatakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar yang dimaksud, kata Eduard, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

“Kewajiban pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah mengacu pada ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar tertentu, yang ditetapkan dengan standar teknis yang memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa serta ditetapkan dengan standar teknis atau tata cara pemenuhannya yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran,” kata Eduard.

Lebih lanjut, Eduard menjelaskan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan SPM di daerah yaitu mengintegrasikan SPM ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahunan dan tahunan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD, melakukan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam LLPD, serta melaksanakan SPM sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Eduard dengan adanya aturan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dan konsisten dalam menyusun strategi serta menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas. “Kebijakan dalam pengarusutamaan penerapan SPMD dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas dapat dilakukan dengan daerah memiliki RPJMD yang mampu menjawab persoalan strategis dalam penerapan SPM, sebagai pedoman dan acuan penyusunan RPJMD kabupaten/kota di daerah, memberikan landasan yang tepat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun perencanaan bagi pemenuhan pelayanan dasar setiap tahunnya serta koordinasi lintas sektor dalam penerapan SPM,” imbuh Eduard.

Melalui workshop evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinas yang digelar selama tiga hari hingga Rabu, (16/10/2019), Eduard berharap dapat mengyinergikan antara pusat dan daerah dalam pemenuhan akses pelayanan dasar. “Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku pembina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Permendagri No. 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018,” jelas Eduard.

Selain itu, Eduard juga berharap ke depannya pemerintah daerah dapat lebih intens berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar khususnya urusan Trantibumlinmas. [Mahfud Achyar]